TANGERANGNEWS.com-Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) menggelar workshop dan lomba jurnalistik 2018 di Atrium Tangcity Mall, Kota Tangerang, Selasa (14/8/2018).
Workshop bertajuk 'Peranan Media Massa untuk Menangkal Hoax dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah di Era Kebebasan Pers' ini mengundang narasumber yang kompeten dibidang jurnalistik, seperti Syafril Elain dan Adib Miftahul selaku wartawan senior, Dimas Arif selaku jurnalis elektronik, dan Mus Mulyadi sebagai moderator.
Pemberitaan yang faktual adalah komitmen semua jurnalis. Namun, kebebasan informasi membuat masyarakat kadang sulit membedakan antara berita bohong (hoaks) dengan karya jurnalistik.
Oleh sebab itu, pembaca berita pun dinilai perlu memahami kaidah jurnalistik, sehingga tidak menjadi korban berita hoaks.
"Memang untuk saat ini media bebas sekali, terutama media online, tinggal buka di smartphone langsung bisa lihat dan nge-share," tutur Adib.
Maka, kata Adib, hal paling sederhana untuk mengenali berita tersebut hoaks atau bukan, ia menyarankan agar pembaca dapat mencermati terlebih dulu, terutama kaidah dasar jurnalistik yakni 5W1H (What, Where, When, Who, Why dan How).
"Paling mudah itu diparagraf pertama atau pemulaanya, lihat dulu ada 5W1H-nya tidak, itu paling mudah," ujar Adib.
Sementara, diungkapkan Ketua Pelaksana kegiatan, Rizky Tariq, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengapresiasi hasil karya jurnalis, yakni karya video, foto dan tulisan jurnalistik.
"Juga untuk memperkenalkan profesi media kepada khalayak umum, terutama pelajar dan mahasiswa," kata Rizky.(MRI/RGI)
TODAY TAG
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
