TANGERANGNEWS.com-Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman mengimbau kepada para guru untuk memilih calon wakil rakyat di Pemilu 2019 yang peduli pada pendidikan.

Hal itu diungkapkan Abduh saat seminar pendidikan dengan tema 'Peran Strategis Guru dalam Pendidikan Pemilu' yang salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Kamis (30/8/2018).

Dikatakannya, saat ini guru di Kota Tangerang berjumlah 23 ribu. Dengan angka sebesar ini, kata dia, guru bisa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

"Dan mereka juga bisa merekomendasikan orang-orang yang menurut mereka pantas menjadi calon wakilnya di dewan," kata Abduh.

Setelah selesai pemilu, lanjut Abduh, biasanya guru hanya bisa menjadi objek, namun hal itu tak boleh terjadi lagi. Sehingga, dimulai dari pemilu 2019, guru harus bisa menjadi subjek untuk menentukan calon dewan yang peduli dengan pendidikan.

"Harus bisa menentukan siapa yang bisa duduk yang memang peduli terhadap pendidikan. Jadi sebelum memilih, pelajari dulu karakter masing-masing calegnya. Kalau mereka berpolitik (guru) enggak boleh, tapi mereka boleh menggunakan hak pilihnya," paparnya.

Sementara, Komisioner KPU Kota Tangerang Banani Bahrul menambahkan bahwa dirinya mengapresiasi kegiatan seminar dengan mengambil tema pemilu ini.

Menurutnya, kegiatan seminar ini bisa menjadi media bagi KPU untuk menyampaikan berbagai informasi kepada guru maupun masyarakat.

"Forum seminar guru ini sebagai salah satu media dari KPU untuk menyampaikan informasi terkait dengan tahapan, filosofis pemilu kita ini, slogan KPU, pemilih yg berdaulat dan kuat dan berbagai sistem pemilu," katanya.

Banani menilai guru juga harus mempunyai peran aktif dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Menurutnya, guru harus bisa menyampaikan kembali hal-hal yang disampaikan KPU terkait pemilu kepada masyarakat.

"Guru kan bagian dari masyarakat, jadi keterlibatan masyarakat itu adalah keterlibatan perorangan dan atau kelompok dalam pemilu. Baik statusnya sebagai perorangan atau bisa kelompok guru seperti PGRI tingkat kota, itu kan bisa menerima informasi dari KPU dan menyampaikan ulang kepada masyarakat," katanya.(MRI/RGI)