TANGERANGNEWS-Pembangunan rumah sederhana masih terkendala oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang dikucurkan oleh kalangan perbankan. Hal ini disebabkan kehati-hatian yang masih diterapkan perbankan sehingga membuat pihak pengembang sulit memperoleh KPR yang dibutuhkan oleh konsumen.
Ketua umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Ir. Eddy Ganefo saat ditemui TangerangNews.com di padang golf Moderland Rabu (5/5) mengatakan, kalangan perbankan biasanya hanya memberikan KPR kepada pengembang yang lokasinya dinilai sangat strategis.
“Padahal tidak semua pengembang yang memiliki lahan di lokasi strategis. Dampaknya pengembang yang lokasinya tidak strategis kesulitan mendapatkan KPR,” ujar Eddy, siang ini.
Ia menambahkan sikap perbankan ini sebenarnya wajar karena perbankan khawatir kredit yang dikucurkan akan macet. Disatu sisi prinsip kehati-hatian perbankan ini membuat pengembang rumah sehat sederhana sulit memenuhi permintaan pasar.
Ia menyontohkan pada tahun 2010 ini saja pengembang rumah sehat sederhana di Jabar hanya mampu membangun 100 ribu unit untuk Nasional dan 10 – 15 ribu unit untuk Banten.
Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan rumah sehat sederhana sebesar 50 persen menyebabkan, makin tidak tersentuh masyarakat berpenghasilan rendah termasuk pegawai negeri sipil dan swasta.
“Untuk itu kenaikan harga rumah sehat sederhana untuk menyesuaikan kenaikan harga material bangunan yang seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, jika harga lahan semakin mahal tentu saja berpengaruh terhadap harga rumah. “Pengembang jadi sulit menetapkan harga sesuai kemampuan dari konsumen,” tandas Eddy.
Harga rumah sehat sederhana ini telah dipatok tidak boleh lebih dari Rp55-75 juta/unit sehingga kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah merosot akibat harga bahan pokok yang mahal dan memperlemah ekonomi.
Sedangkan pendapatan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga harga rumah sehat sederhana, yang naik akan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan memicu program rumah bersubsidi itu rawan salah sasaran. “Pemerintah perlu mengevaluasi secara serius afektivitas program perumahan rakyat serta menyusun strategi untuk menghindari subsidi perumahan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak,” ujarnya (deddy)
