TANGERANGNEWS.com-Para sopir angkutan kota (angkot) jurusan C01 - B02 atau Ciledug-Cikokol dan Ciledug-Kebayoran Lama mengaku kerap diintimidasi kelompok preman.
Rupanya, permasalahan yang dialami para sopir angkot tersebut terdengar hingga ke telinga Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Budi pun menyambangi para sopir angkot di kawasan Ciledug, Kota Tangerang untuk langsung menyerap aspirasi aduan tersebut pada Sabtu (26/1/2019).
"Saya melihat angkot di daerah Ciledug ini ada beberapa permasalahan. Oleh karena itu saya sengaja dateng kesini untuk menangkap permasalahannya," kata Budi.
Menanggapi keluhan para sopir angkot yang kerap dibayang-bayangi oleh aksi premanisme saat mencari nafkah, Budi akan melaporkan hal ini ke Polres Metro Tangerang Kota.
"Melaporkanya itu untuk menertibkan aksi premanisme ini. Ada perlakuan sewenang-wenang. Oleh karenanya akan kita bawa," tuturnya.
Selain mengaku kerap diintimidasi, Budi juga dikejutkan bahwa tak sedikit para sopir angkot yang belum melakukan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM).
Budi menambahkan, permasalah yang dialami para sopir angkot tak boleh berlarut-larut. Karena, permasalahan lainnya akan menghampiri mereka.
"Karena kalau mereka liar, pasti nantinya akan bermasalah. Tadi ada satu hal yang surprise juga, mereka ternyata masih banyak yang belum memperpanjang SIM. Nanti saya carikan dana untuk mereka tetap berpenghasilan dengan memiliki SIM," paparnya.(RMI/HRU)
Arus disrupsi digital yang bergerak kian masif menuntut organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak sekadar ikut tren, melainkan wajib menjadi garda terdepan dalam merawat ruang digital dari ancaman hoaks
TODAY TAG
Perhelatan akbar yang digelar Harian Kompas bersama bank bjb dan Pemeritah Kota (Pemkot) Tangerang ini menghadirkan program The Frontliner hingga jumlah kuota peserta yang lebih banyak dari tahun sebelumnya,
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
