TANGERANGNEWS.com-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang menggelar pendidikan dan latihan (diklat) sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
Penyelenggaraan ujian yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) ini diikuti 50 peserta yang merupakan pegawai tingkat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Kegiatan ujian tersebut berlangsung di ruang laboratorium komputer, lantai IV, Gedung Cisadane, Jalan KS Tubun, Kota Tangerang, Kamis (25/4/2019).
Kepala BKPSDM Kota Tangerang Ahmad Luthfi mengatakan, sebelum melaksanakan ujian, para peserta telah mengikuti pendidikan pelatihan pengadaan barang dan jasa selama empat hari pada 9 hingga 12 April 2019.
"Ujian pelaksanaan barang dan jasa ini merupakan angkatan ke-IV yang dilaksanakan BKPSDM bekerjasama dengan LKPP," ujarnya kepada TangerangNews.
Menurutnya, untuk menjamin terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang transparan, efektif serta efisien diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan salah satunya memahami Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Untuk itu, Luthfi mengharapkan bahwa para peserta yang mengikuti ujian dalam sehari dengan waktu tiga jam mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini dapat lulus sehingga menerima sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.
"Saya berharap para peserta bisa mengikuti ujian dengan baik dan lulus sehingga para pegawai mendapatkan sertifikasi keahlian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) maupun pejabat pengadaan," imbuhnya.(ADV)
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar Rapat Kewilayahan menyerap aspirasi sekaligus menggeber strategi mitigasi komprehensif menghadapi puncak musim penghujan dan cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun.
TODAY TAG
Perusahaan makanan laut asal Seattle, Amerika Serikat (AS), Aquastar, melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap sejumlah produk udang beku yang dijual di berbagai toko ritel besar di seluruh negeri.
Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN
Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp54.193.807 per jamaah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
