Connect With Us

Festival Budaya Kota Tangerang Disebut Hanya Pertunjukkan Bagi Pejabat

Achmad Irfan Fauzi | Jumat, 6 Desember 2019 | 18:48

Festival Budaya Nusantara III di Kota Tangerang. (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com—Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana mengkritik teknis penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara III di Kota Tangerang.

Menurut Andri, festival kebudayaan yang digelar selama 5-8 Desember 2019 ini sebagai manifestasi keragaman dan keberagaman masyarakat Kota Tangerang.

"Harusnya menjadi wahana untuk rakyat. Bukan sekadar pertunjukkan bagi pejabat," ujarnya kepada TangerangNews, Jumat (6/12/2019).

Penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara III yang berlangsung di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dikolaborasikan dengan Rakorkomwil Apeksi 2019.

Sebanyak 25 kepala daerah termasuk tuan rumah Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah pun menyaksikan langsung pembukaan Festival Budaya Nusantara III itu.

Namun, kata Andri, festival budaya kali ini hanya menjadi tontonan pejabat. Sebab, seluruh akses kendaraan menuju venue utama festival ditutup.

Sehingga, masyarakat umum sulit menyaksikan momen pembukaan festival pada Kamis (5/12/2019) kemarin.

“Saya mempertanyakan acara tersebut buat kepentingan rakyat atau siapa?" ungkap Andri.

Bahkan, sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang termasuk dia lebih memilih untuk tidak menghadiri pembukaan festival.

Baca Juga :

Andri berharap, sulitnya akses kendaraan menuju venue festival yang disebut cacat prosedur ini harus menjadi perhatian untuk dibenahi. Sehingga festival dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat.

“Saya tetap mengapresiasi perhelatan festival kebudayaan sebagai perwujudan trisakti Bung Karno. Tapi, sulitnya akses menuju lokasi kegiatan menjadi catatan bagi kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Festival Budaya Nusantara III ini dibuka Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah. Parade budaya yang diinisiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang menjadi pembuka rangkaian kegiatan dengan peserta dari sembilan wilayah dan pegawai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Tangerang.

"Pesertanya dari sembilan kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah III APEKSI, dan dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura serta dua rombongan dari Benua Eropa yakni Italia dan Belanda, dan teman-teman pegawai," terang Arief dalam pembukaan festival budaya.

Melalui parade yang menyuguhkan akulturasi dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, Arief menaruh harapan besar terkait pelestarian budaya di Kota Tangerang.

"Semoga Festival Budaya Nusantara III ini dapat memperkaya khasanah budaya Indonesia dan bisa menjadi salah satu ajang dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Tangerang, terlebih di Indonesia," imbuhnya.(RMI/HRU)

KAB. TANGERANG
BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

BP Taskin Pantau Dampak Kemiskinan Akibat Bencana di Sumatera

Senin, 15 Desember 2025 | 22:01

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mEngawasi dan menghitung dampak kemiskinan yang disebabkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Klarifikasi Soal Video Menara Masjid Raya Al-A’zhom Terlihat Bergoyang

Pemkot Tangerang Klarifikasi Soal Video Menara Masjid Raya Al-A’zhom Terlihat Bergoyang

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:09

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan penjelasan terkait kondisi menara Masjid Raya Al-A’zhom tampak bergoyang dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

BANTEN
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemprov Banten Siapkan Lumbung Logistik di 8 Kota/Kabupaten

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pemprov Banten Siapkan Lumbung Logistik di 8 Kota/Kabupaten

Senin, 15 Desember 2025 | 19:40

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjamin ketersediaan logistik dan tenaga relawan dalam kondisi siap untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang disebabkan cuaca ekstrem pada akhir tahun 2025.

NASIONAL
KSPI Tolak PP Pengupahan Jelang Penetapan UMP 2026, Sebut Bakal Gelar Aksi Besar

KSPI Tolak PP Pengupahan Jelang Penetapan UMP 2026, Sebut Bakal Gelar Aksi Besar

Selasa, 16 Desember 2025 | 14:16

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengupahan yang akan dijadikan dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill