TANGERANGNEWS.com-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang menyoroti pelaksanaan seleksi para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diikuti tenaga pendidik di Kota Tangerang.
Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin menyayangkan, sejumlah poin penilaian dalam seleksi tersebut tidak dilandasi nilai keadilan bagi para peserta seleksi.
Sedikitnya, ada tiga poin penilaian yang ia catat, di antaranya masa kerja yang tidak diperhitungkan, persamaan nilai tes antara guru SD dan SMP, serta penempatan calon PPPK dari sekolah swasta ke sekolah negeri.
"Sebagai contohnya adalah masa kerja tenaga pendidik tidak diperhitungkan, malah mengutamakan usia tenaga pendidik," ujarnya di Wisma PGRI Kota Tangerang, Selasa 19 Oktober 2021.
Pasalnya, menurut Jamaluddin, banyak guru yang masa kerjanya sudah lama tetapi tidak lolos.
"Mereka kalah dengan guru yang usianya sudah tua walaupun baru dua atau tiga tahun mengajar, dan usia yang sudah tua ini secara otomatis mendapat nilai plus jalur afirmasi," terangnya.
Selain itu, adanya ketimpangan hasil nilai calon PPPK dari guru SD dan SMP. Ia menyatakan, banyak guru SD yang hasil nilainya lebih bagus dibandingkan hasil nilai guru SMP namun tidak lolos.
"Padahal guru SD itu bertugas sebagai guru kelas, dan mengajar banyak mata pelajaran, dibanding guru SMP yang hanya satu mata pelajaran," paparnya.
Oleh sebab itu, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang akan menyampaikan aspirasi dari para tenaga pendidik secara langsung disampaikan, kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pekan depan.
"Dinas Pendidikan Kota Tangerang bersama Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Banten pada tanggal 26 nanti akan melakukan kunjungan ke Mendikbud," terangnya.
Pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang itu menjelaskan, nantinya ia akan meminta agar Kemendikbudristek meninjau ulang syarat penilaian dari pelaksanaan seleksi PPPK bagi tenaga pendidik.
"Semoga keberatan para guru terkait proses pelaksanaan seleksi PPPK dapat diterima dan dievaluasi dengan baik oleh para pemangku kebijakan," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memastikan Undang-undang (UU) No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak berdampak pada pegawai di wilayahnya.
TODAY TAG
Masyarakat sudah bisa mencairkan saldo GoPay menjadi uang tunai melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI). Layanan ini hadir sebagai bagian dari kolaborasi BRI dengan ekosistem pembayaran digital untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Akhir pekan ini warga Tangerang dan sekitarnya tidak perlu bingung mencari tempat hiburan.
Raksasa ritel fesyen H&M telah menutup 163 gerai di berbagai negara sebagai bagian dari strategi penyesuaian bisnis yang kini lebih berfokus pada penguatan penjualan digital dan investasi di lokasi toko yang dinilai paling menguntungkan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews