TANGERANGNEWS.com-Setelah rampung dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sitanala di Kota Tangerang akhirnya dapat beroperasi untuk mensuplai kebutuhan air bersih ke 51.000 rumah warga.
Usai diserahterimakan PUPR ke Pemkot Tangerang, IPA Sitanala diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Bendungan Karian, Kabupaten Lebak, Banten bersamaan dengan peresmian bendungan terbesar ketiga di Indonesia tersebut, Senin 8 Januari 2024, kemarin.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan apresiasinya atas gerak cepat Pemerintah Pusat dalam merespon kebutuhan air bersih di Kota Tangerang.
Ia berharap dengan diresmikannya IPA Sitanala tersebut, kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat semakin terpenuhi.
"Insha Allah IPA Sitanala yang memiliki kapasitas hingga 500 liter per detik ini nantinya akan dapat semakin optimal dalam menyuplai ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kota Tangerang," ucapya didampingi Direktur Perumda Tirta Benteng, Doddy Effendy.
Menurutnya, IPA Sitanala yang ditunjang dengan sistem pemantauan elektronik Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ini, akan menyalurkan air bersih bagi 51.000 Sambungan Rumah (SR) di zona dua.
"Tentunya hal ini akan menambah efektivitas kerja pegawai, dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan juga perangkat yang mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat, sehingga dapat lebih optimal lagi," terang Nurdin.
Sebagai informasi, Perumda Tirta Benteng akan mengaliri hibah jaringan perpipaan dan sambungan rumah sebanyak 51.415 sambungan, dari PDAM Tirta Kerta Raharja.
Sambungan tersebut berada di zona dua yaitu Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Periuk, dan Kecamatan Jatiuwung.
Air laut di pesisir Desa Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat setempat.
TODAY TAG
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews