Connect With Us

Potongan Bisa Capai Rp1,3 Juta Setahun, Buruh Kota Tangerang Sebut Tapera Tidak Masuk Akal

Yanto | Jumat, 7 Juni 2024 | 17:24

Ilustrasi gaji. (Fahrul Dwi Putra / @TangerangNews.com)

TANGERANGNEWS.com-Buruh Kota Tangerang menolak dengan tegas mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah disahkan Pemerintah Pusat. Sebab, program tersebut dinilai tidak masuk akal dan merugikan masyarakat kecil.

Seperti yang disampaikan Nuriman, Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Banten Maman Nuriman, Jumat 7 Juni 2024.

Menurutnya, jika diberlakukan, Tapera yang menjadi iuran wajib itu bakal menyusahkan buruh, khususnya di Kota Tangerang.

"Potongannya 2,5 persen per bulan, dengan gaji tahun 2024 itu jauh banget. Kalau UMR Kota Tangerang Rp4.650.000, dipotong 2,5 persen itu sekitar Rp116.520. Kalau dikalikan selama 1 tahun jadi Rp1.395.000," jelasnya.

Maman juga mempertanyakan bagaimana kalau buruh tersebut sudah mempunyai rumah, apakah akan tetap wajib membayar angsuran Tapera.

"Program tersebut sangat tidak bisa membantu kaum buruh, karena perhitungan program Tapera sangat tidak masuk akal di masyarakat umum, khususnya buruh," tegasnya.

Jika pemerintah tetap menjalankan program Tapera, buruh di Tangerang akan melakukan demo besar-besaran ke Istana Negara, Jakarta dalam waktu dekat.

"Kita akan demo menolak program tersebut agar segera dibatalkan," imbuhnya.

MANCANEGARA
Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya

Selasa, 23 Juni 2026 | 11:51

Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.

TANGSEL
Digugat LBH Ansor ke PTUN, Pemkot Tangsel Buka Suara Terkait Pengukuhan Sekda

Digugat LBH Ansor ke PTUN, Pemkot Tangsel Buka Suara Terkait Pengukuhan Sekda

Rabu, 8 Juli 2026 | 19:42

Pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) didugat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang

OPINI
Menimbang Insentif Tambahan bagi Guru Sekolah Gratis di Banten

Menimbang Insentif Tambahan bagi Guru Sekolah Gratis di Banten

Selasa, 7 Juli 2026 | 18:46

Program sekolah gratis pada dasarnya bertujuan meringankan beban masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya melibatkan berbagai sekolah dengan kondisi yang sangat beragam.

BANTEN
62 Juta Kendaraan di Indonesia Menunggak Pajak, Didominasi Sepeda Motor

62 Juta Kendaraan di Indonesia Menunggak Pajak, Didominasi Sepeda Motor

Rabu, 8 Juli 2026 | 21:22

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill