TANGERANGEWS.com-Anggota Komisi lV DPRD Kota Tangerang Mohammad Pandu kembali mengungkit wacana pembangunan gedung DPRD baru yang sempat terhenti karena Covid-19.
Pasalnya, sejak Kota Tangerang berdiri 32 tahun lalu, DPRD hingga kini masih menggunakan gedung milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Untuk itu, Politisi Partai NasDem ini mendorong agar DPRD Kota Tangerang memiliki gedung baru yang representatif.
"Di usia ke 32 tahun ini, Kota Tangerang sudah lebih dari dewasa. Tapi sampai saat ini belum punya gedung DPRD sendiri," ungkapnya, Minggu 16 Maret 2025.
Ia menyebut bahwa kendala yang dialami hingga kini adalah ketersediaan lahan. Dimana, hingga saat ini lahan yang awalnya dijadikan opsi sebagai lahan untuk gedung DPRD, yakni di depan Puspem statusnya masih belum jelas.
"Lahan yang di depan Puspem itu kan statusnya masih milik Kemenkum (Kementerian Hukum). Kita akan bersurat ke Kemenkum, kita akan konsultasikan terkait lahan ini. Kalau lahan tersebut telah diberikan, Komisi IV akan menganggarkan dana untuk membangun gedung dewan," ucapnya.
Menurutnya, Komisi IV sangat berharap keberadaan gedung dewan bisa segera terwujud. Mengingat dari segi anggaran, Kota Tangerang mampu untuk membangun gedung bagi para wakil rakyat tersebut.
Pihaknya siap mensupport dari sisi anggaran untuk merealisasikan pembangunan gedung dewan.
"Jadi saya rasa tidak ada kendala kalau dilihat dari segi anggaran. APBD kita Rp5 triliun lebih kok. Apalagi pada periode sebelumnya (2019-2024) sudah pernah dianggarkan, tapi dibatalkan karena ada refocusing anggaran saat pandemi Covid-19," katanya.
Meski demikian, pihaknya tentu akan tetap melakukan sinkronisasi terhadap anggaran yang ada lantaran telah terbitnya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
"Makanya nanti kita lihat peluangnya kemungkinan di tahun berapa kita anggarkan. Terpenting yang jadi target kami periode 2024-2029, kita sudah punya gedung sendiri," imbuhnya.
Disinggung soal opsi eks gedung Pemkab Tangerang di Jalan Daan Mogot sebagai alternatif selain lahan di depan Puspem, Pandu tak mempersoalkan.
Menurutnya, lahan di depan Puspem Kota Tangerang maupun lahan eks gedung Pemkab Tangerang tersebut, keduanya sama-sama strategis.
"Kalau soal lahan, kita tidak masalah. Yang paling penting itu lahannya sudah diserahkan sama kita," pungkasnya.
Korupsi lagi, korupsi lagi. Seolah menjadi hobi dan budaya, korupsi terus saja dipelihara di negeri tercinta. Negara subur nan kaya menjadi sia-sia karena ulah penguasa dan aparat negara.
TODAY TAG
Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan perangkat audio berkualitas tinggi semakin meningkat, terutama di kalangan content creator, videografer, dan podcaster
Kanker paru-paru menempati peringkat kedua sebagai kanker yang paling banyak diderita di dunia, termasuk Indonesia. Namun penyebab kematiannya menjadi yang paling tinggi dibanding kanker lainnya.
Pemerintah akan segera memungut pajak dari e-Commerce atau pedagang online setelah mengumumkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang disahkan pada 14 Juli lalu.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
