About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Buruh Tuding Dewan Pengupahan Tidak Transparan

| Rabu, 9 November 2011 | 18:23

Ratusan buruh yang tergabung dari berbagai Serikat di Kota Tangerang menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (9/11). ( / )

TANGERANG-Ratusan buruh yang tergabung dari berbagai Serikat di Kota Tangerang menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (9/11). Mereka menuding Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsure Pemerintah, Pengusaha dan Buruh, dalam membahas UMK (Upah Minimum Kota) selalu tertutup.
 
"Selama ini dewan pengupahan tidak transparan dalam membahas upah buruh. Tahu-tahu UMK keluar tanpa dasar acuan yang jelas," ucap Koordinator Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Tangerang Poniman.
 
Menurut Poniman, dewan pengupahan dalam menetapkan UMK harus mengacu pada 46 komponen yang menjadi dasar kebutuhan hidup layak (KHL), agar UMK itu sesuai kebutuhan riil buruh. "Jangan seperti sekarang, tiap tahun UMK naik, tapi tidak pernah mencukupi kebutuhan kami. Yang terjadi kenaikan UMK itu tidak sebanding dengan angka KHL yang ada," ucapnya.
 
Aksi kali ini kata Poniman, sengaja di depan kantor pemkot Tangerang, agar Wali Kota Wahidin Halim, mendengar langsung aspirasi yang ada. "Jika WH peduli dengan nasib buruh di Kota Tangerang, tolong bantu kami, turut memperjuangkan aspirasi kami," ucapnya.
 
Menurut Poniman, Peraturan Menteri No 17 tahun 2005 harus dihapuskan, karena kebijakan itu yang mengatur KHL. Sementara apa yang diatur tidak sesuai dengan realita yang ada. "Masak dalam survei KHL yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup buruh berstatus lajang. Tentu ini tidak bisa," ucapnya.
 
KHL di Kota Tangerang menurut Poniman untuk buruh lajang rata-rata sebesar Rp 1,7 juta/bulan, dan tertinggi Rp 2,4 juta/bulan, atau rata-rata Rp 2,06 juta/bulan. Sedangkan gaji buruh berkeluarga dengan satu anak terendah Rp 2,22 juta/bulan dan tertinggi dengan tiga anak sebesar Rp 4,48 juta/bulan. 
 
"Dengan asumsi inflasi tahun 2012 sebesar enam persen, maka KHL buruh di Kota Tangerang menjadi Rp 2.872.500/bulan. Itulah KHL buruh Tangerang yang sebenarnya, yang bisa dijadikan pedoman dalam penetapan kenaikan upah buruh," tegasnya.
 
Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tangerang Gatot Purwanto membantah Dewan Pengupahan tidak transparan dalam membahas UMK. Menurutnya, tiga unsur dalam Dewan Pengupahan yakni Pengusaha, Pemerintah dan Buruh selalu seiringan. “Pembahasan UMK pasti dilakukan bersama. Kalau suatu waktu perwakilan buruh tidak hadir dalam pembahasan, itu masalah mereka," terang Gatot.(RAZ)

KOMENTAR ANDA
BISNIS
Tokopedia Dikabarkan Bakal PHK Besar-besaran 90 Persen Karyawan

Tokopedia Dikabarkan Bakal PHK Besar-besaran 90 Persen Karyawan

Kamis, 2 Juli 2026 | 12:04

Platform e-commerce Tokopedia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.

today tagTODAY TAG
TANGSEL
Sudah Beraksi di 20 Toko di Tangsel, Wanita Muda Penjual Emas Palsu Ditangkap

Sudah Beraksi di 20 Toko di Tangsel, Wanita Muda Penjual Emas Palsu Ditangkap

Jumat, 3 Juli 2026 | 12:16

Seorang wanita berinisial HCTW, 20, ditangkap polisi setelah diduga mencoba menjual emas palsu di sebuah toko emas di kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

PHOTO
photo
TOKOH
Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Rabu, 3 Juni 2026 | 15:53

Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.

NASIONAL
Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tidak Naik hingga September 2026

Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tidak Naik hingga September 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 21:48

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED