Connect With Us

Cegah Perdagangan Bayi, Disdukcapil Diminta Perketat Pembuatan Akte

| Jumat, 15 Februari 2013 | 18:11

kartu keluarga (tangerangnews / tangerangnews/dira)

 
Laporan : Rangga

TANGERANG
-Kasus perdagangan bayi yang melibatkan oknum pegawai Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat dalam pembuatan akta lahir bayi  menjadi sorotan DPRD Kota Tangerang.
 
Untuk mencegah hal yang serupa, DPRD meminta Disdukcapil setempat lebih memperketat pembuatan akta.

"Pengawasal Disdukcapul harus diperketat dalam membuat surat kependudukan seperti akta. Jangan sampai perdagangan anak terjadi di Kota Tangerang," ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Gatot Purwanto, Jumat (15/2).

Menurutnya, dalam kasus yang terjadi di Jakarta, akta lahir bayi yang dijual dengan mudah dibuat karena melibatkan oknum Disdukcapil. Meski di Kota Tangerang tidak terindikasi, namun tetap perlu diantisipasi.

"Yang di Jakarta keliatannya aman-aman saja ternyata terbongkar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, untuk itu harus diantisipasi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Gatot.

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Rina Hernaningsing mengatakan, pihaknya telah melakukan briefing bersama seluruh pegawai menyusul beredarnya kasus perdagangan bayi tersebut.

"Kita sudah memperketat permohonan pembuatan akta kelahiran untuk mempersempit oknum yang sengaja memalsukan surat dan dokumen akta," katanya.

Rina menjelaskan, syarat untuk permohonan pembuatan akta kelahiran diantaranya KTP Ibu dan Bapak si bayi, kartu keluarga, surat kelahiran dari bidan atau rumah sakit yang asli serta surat pengantar dari Kelurahan yang asli.
 
BANTEN
16 Lokasi di Banten Masih Menanti Akses Listrik, PLN Targetkan Menyala Akhir Desember

16 Lokasi di Banten Masih Menanti Akses Listrik, PLN Targetkan Menyala Akhir Desember

Kamis, 8 Oktober 2026 | 11:15

Sebanyak 16 lokasi di Banten masih dalam proses pembangunan jaringan listrik perdesaan. PLN UID Banten menargetkan seluruh jaringan tersebut dapat selesai dan mulai menyala pada akhir Desember 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

KAB. TANGERANG
Kenaikan Harga Solar Hambat Retribusi dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Tangerang

Kenaikan Harga Solar Hambat Retribusi dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Tangerang

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18:57

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis solar berdampak langsung pada operasional pengangkutan sampah di Kabupaten Tangerang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill