TANGERANGNEWS-Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan agar rehabilitasi paska gempa di Sumbar bisa secepatnya dilakukan. Karenanya, Wapres memberi batas waktu proses verifikasi kerusakan dilakukan dalam dua minggu saja. Jika rehabilitasi bisa secepatnya dilakukan, diharapkan denyut ekonomi masyarakat bisa pulih dalam waktu dekat. Hal itu dikatakan Jusuf Kalla kepada wartawan di Posko Satkorlak PB Sumbar di rumah dinas gubernur, Sabtu (3/10). Dia menilai upaya pemerintah daerah menangani bencana gempa bumi sudah cukup baik. Dari tiga tahapan penangulangan bencana, upaya tanggap darurat berjalan lancar. “Proses evakuasi, stok makanan dan obat-obatan, cukup tertangani baik. Proses evakuasi juga masih dilakukan, dengan prioritas korban yang masih hidup,” jelas Jusuf Kalla didampingi Gubernur Gawaman Fauzi, Mendagri Mardiyanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Selain upaya dari pemerintah, masyarakat Sumbar dinilainya juga memiliki karakteristik tersendiri. Berbeda dengan daerah lain, warga korban gempa di Ranah Minang tidak mengungsi, namun lebih memilih tinggal di rumah saudara dan tetangganya masing-masing. Sehingga kebutuhan tenda tidak terlalu mendesak. Namun, pemerintah pusat tetap akan men-drop ribuan tenda ke Sumbar. Pada saat bersamaan, juga akan mulai dilakukan perbaikan infrastruktur, jalan, listrik dan BBM. “Sekarang di Kota Padang 60 persen daerah sudah dialiri listrik. Dalam satu minggu ke depan, sudah semua daerah tercover. Telekomunikasi juga mulai aktif lagi,” tambahnya. Sedang BBM, menurut laporan Pertamina tidak ada persoalan. Stok premium dan solar cukup untuk 11 hari dan stok minyak tanah untuk 8 hari. Sementara terkait rumah warga, wapres meminta verifikasi tuntas dalam dua minggu. Sehingga, proses pencairan bantuan bisa dilakukan segera. Dan dalam enam bulan, warga korban gempa sudah bisa menempati rumah yang layak. Proses verifikasi, kata Jusuf Kalla, akan dilakukan oleh Departemen PU yang dibantu oleh Universitas Andalas. Dari hasil verifikasi dapat ditentukan, besaran bantuan yang bakal dicairkan. Menurutnya, bantuan korban gempa dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi pada rentang Rp 1 juta hingga Rp 15 juta. “Pemerintah tidak memberikan ganti rugi. Hanya bantuan. Besarannya tergantung hasil verifikasi,” ulasnya. Secara khusus, wapres memerintahkan Wali Kota Padang Fauzi Bahar untuk segera membersihkan puing-puing reruntuhan. Pemko Padang diberi waktu selama satu bulan. Percepatan pembersihan puing, katanya, untuk mengurangi traumatis warga dan menghilangkan kesan Padang luluh lantak. Sedang untuk bangunan komersil yang rusak, dia meminta pemko mengeluarkan sertifikat hancur akibat bencana. Sehingga para pengusaha bisa secepatnya mendapatkan asuransi bangunan. “Kalau perlu pemerintah bisa memberikan insentif. Retribusi IMB misalnya, bisa dihilangkan,” tambahnya.(ir/jp)