Dilema !! Kalau Tidak Ada Satpol PP, PKL Merajalela

| Senin, 19 April 2010 | 19:55

Bangunan liar di depan Puspem Kota Tangerang dibongkar. (tangerangnews / rangga)

TANGERANGNEWS- Inilah yang terjadi di DKI Jakarta pasca bentrokan berdarah antara Satpol PP dengan masyarakat di Tanjung Priok. Satpol PP DKI Jakarta dan jajaran diperintahkan tiarap sehingga pedagang kaki lima (PKL) merajalela di Ibu Kota.

Para PKL memanfaatkan kasus Koja yang menyebabkan aparat Satpol PP trauma. Ditambah Gubernur DKI Fauzi Bowo memerintahkan penertiban di wilayah Jakarta untuk sementara colling down.

Paska peristiwa bentrokan antara massa dan Satpol PP saat penertiban bangunan liar di sekitar kawasan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4), memang para petugas Satpol PP DKI masih dalam tahap penenangan diri dari trauma.

Rupanya situasi ini digunakan para PKL untuk berdagang di tempat-tempat yang telah ditetapkan bebas dari PKL. Sehingga beberapa tempat rawan kesemrawutan di wilayah DKI selama ini sudah bersih dari PKL, kini mendadak dipenuhi para pedagang. Mereka kembali berdagang di kawasan Sabang, Jakarta Pusat.

Tampak sejak Minggu malam (18/4), para PKL mulai kembali menjajakan barang dagangannya di trotoar. Begitu juga pada Senin siang (19/4), terlihat cukup banyak PKL berjualan di atas trotoar.

Beberapa PKL di Jalan Sabang menyatakan mereka berani kembali berdagang di trotoar, karena mobil patroli dan petugas Satpol PP DKI sudah beberapa hari ini tidak melakukan pengawasan di kawasan tersebut.(dira)

Terpopuler

NASIONAL

Biaya Haji 2026 Disepakati Turun Jadi Rp54 Juta per Jamaah

Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:58

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp54.193.807 per jamaah.

TODAY TAG

BANDARA

Mulai 1 November Bandara Soetta Sediakan Jalur Jemput Premium di Terminal 2

Kamis, 30 Oktober 2025 | 16:57

Kabar gembira bagi pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang yang menginginkan layanan penjemputan lebih cepat dan nyaman.

BANTEN

Warga Ngadu Layanan Kesehatan RSUD Bantan Terhambat BPJS, Andra Soni: Jangan Tunggu Administrasi!

Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:45

Gubernur Banten Andra Soni mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Banten. Pasien wajib dilayani terlebih dahulu, tanpa menunggu kelengkapan administrasi, termasuk BPJS.

PROPERTI