Connect With Us

Susno Minta Kasusnya Ditangani Tim Independen

| Kamis, 6 Mei 2010 | 23:38

Susno duadji (tangerangnews / internet)


TANGERANGNEWS-Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Susno Duadji bersama tim kuasa hukumnya, Kamis (6/5), meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk tim independen yang menyelidiki akar permasalahan antara Susno dan Polri.

"Kami meminta kepada Presiden RI untuk membentuk tim yang independen untuk menyelidiki akar permasalahan yang melatarbelakangi kemelut yang terjadi antara Komjen Pol Susno Duadji selaku whistle blower dengan elit penguasa di lingkungan Polri dan dengan penyidik (tim independen Polri).

Selanjutnya mencarikan solusi atau jalan penyelesaian yang penuh dengan kearifan dengan mengesampingkan subjektifitas yang dilatarbelakangi dengan sentimen-sentimen pribadi," tutur Ketua Tim Kuasa Hukum Susno, Henry Yosodiningrat, Kamis (6/5), pada jumpa pers yang dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan.

Susno dan kuasa hukumnya menggelar jumpa pers yang dimulai pukul 18.00 WIB di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, untuk menyatakan sikap terkait dengan tidak ada jaminan dari Polri bahwa Susno tidak akan dijadikan sebagai tersangka dan tidak akan dikenakan penahanan. "Sehubungan dengan surat panggilan Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Irjen Pol Mathius Salempang, kami meminta penjelasan kepada Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengenai alasan tidak disebutkannya nama tersangka dalam surat panggilan itu dan apakah ada jaminan dari Kabareskrim Polri bahwa surat panggilan itu bukan merupakan jebakan."

Jebakan yang dimaksud, lanjut Henry, ketika Susno datang memenuhi panggilan dan setelah mendengarkan keterangannya sebagai saksi lantas Susno ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan. (dira)

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill