Connect With Us

Mobil Produksi 2005 ke Atas Dilarang Pakai BBM Bersubsidi

| Jumat, 16 Juli 2010 | 18:09

Parkir (istimewa / parkir)


TANGERANGNEWS-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan usulan pelarangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (public service obligation) diterapkan untuk kendaraan pribadi produksi tahun 2005 ke atas.
 
Apabila kebijakan ini mulai diterapkan pada September mendatang, pemerintah berharap mampu menghemat 2,3 juta kilo liter (KL) BBM PSO hingga akhir tahun.
"Kami mengusulkan mobil pribadi produksi tahun 2005 ke atas tidak lagi mengkonsumsi BBM PSO. Pertimbangannya, karena pemilik mobil dengan kriteria itu masuk dalam kategori golongan masyarakat mampu sehingga subsidi BBM bersubsidi yang diberikan bisa tepat sasaran," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy di Kementerian ESDM, Jakarta, hari ini.
 
Menurutnya, kelompok masyarakat pemakai mobil produksi 2005 ini memiliki daya beli di atas rata-rata kelompok masyarakat umum.  "Kemampuan beli baik langsung (tunai) dan secara mencicil, mereka ini termasuk kelompok golongan mampu," tukas Darwin.
 
Misalnya, kelompok masyarakat yang mampu mencicil kredit kendaraan Rp3,5 juta-Rp5 juta ke atas sudah tidak masuk lagi dalam kelompok masyarakat yang layak disubsidi.
 
"Pemerintah akan tetap melindungi kelompok masyarakat kurang mampu, yang penghasilannya di kisaran upah minimum regional (UMR). Jadi sepeda motor dan kendaraan umum akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya. (dira/mi)

NASIONAL
BMKG Bantah Narasi OMC Jadi Bom Waktu Picu Cuaca Tak Stabil

BMKG Bantah Narasi OMC Jadi Bom Waktu Picu Cuaca Tak Stabil

Jumat, 30 Januari 2026 | 09:15

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.

BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

TANGSEL
TPA Cipeucang Bikin Warga Kena ISPA dan Harga Rumah Turun, Pemkot Tangsel Didugat Rp21,6 miliar

TPA Cipeucang Bikin Warga Kena ISPA dan Harga Rumah Turun, Pemkot Tangsel Didugat Rp21,6 miliar

Jumat, 30 Januari 2026 | 19:30

Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill