KPK Pelajari Kartu Lebaran Gubernur Jabar

| Jumat, 27 Agustus 2010 | 22:55

TANGERANGNEWS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan mempelajari proyek pencetakan kartu Lebaran di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Seperti diketahui, Pemrov Jabar telah menyiapkan dana sekitar Rp1,7 miliar untuk biaya percetakan kartu Lebaran dan ongkos pengiriman.

Dana itu telah dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Persoalannya adalah kartu tersebut bergambar Gubernur Jabar Ahmad Heriawan dan Wagub Dede Yusuf. Sebagian kalangan pun menilai itu sebagai upaya meningkatkan popularitas di muka publik karena kartu-kartu itu dikirimkan kepada kolega hingga ketua RT dan RW.

"Nanti akan kita pelajari," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Jakarta, hari ini. Menurut dia, harus dibedakan apakah kartu-kartu ini untuk kepentingan pribadi atau kantor. "Kalau unsur pribadi, tidak boleh gunakan APBD. Karena APBD hanya untuk operasional pemerintahan," jelasnya. Penggunaan anggaran negara, sambung Haryono, harus mendapat persetujuan publik.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin berpendapat hal itu tidak bisa langsung dianggap sebagai penyimpangan penggunaan dana APBD. "Harus ada bukti materiil," ungkap Jasin.

Adapun yang bertugas untuk menyelidiki apakah terjadi penyimpangan atau tidak, menurut dia, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK bisa turun tangan apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. (dira)

Terpopuler

MANCANEGARA

Khawatir Terpapar Radioaktif Cesium-137, Udang Impor dari Indonesia Ditarik Lagi dari Pasar AS

Senin, 20 Oktober 2025 | 12:07

Perusahaan makanan laut asal Seattle, Amerika Serikat (AS), Aquastar, melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap sejumlah produk udang beku yang dijual di berbagai toko ritel besar di seluruh negeri.

TODAY TAG

BANTEN

Warga Ngadu Layanan Kesehatan RSUD Bantan Terhambat BPJS, Andra Soni: Jangan Tunggu Administrasi!

Kamis, 30 Oktober 2025 | 17:45

Gubernur Banten Andra Soni mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Banten. Pasien wajib dilayani terlebih dahulu, tanpa menunggu kelengkapan administrasi, termasuk BPJS.

KAB. TANGERANG

Kronologi Pria Diduga ODGJ Lecehkan Wanita di Mie Gacoan Balaraja, Kasus Berakhir Damai

Kamis, 30 Oktober 2025 | 22:25

Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria terhadap pelanggan wanita di gerai Mie Gacoan Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada 29 Oktober 2025, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

OPINI