TANGERANGNEWS.com-Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah sebagai buah kegagalan Komisaris dan Direktur Utama Pertamina.
Dedi mengatakan, Pemerintah menjadi korban kegagalan Pertamina dalam mengelola harga BBM dalam negeri. "Keberadaan komisaris dari politisi seperti Basuki Tjahaja Purnama, juga Dirut Nicke Widyawati jelas tidak berdampak baik bagi publik, keduanya layak dicopot, segera ganti tokoh lain yang jauh lebih punya kapasitas dan berpihak pada publik," ujar Dedi kepada wartawan, Sabtu, 17 September 2022.
Menurutnya, kenaikan harga tersebut membuat citra pemerintahan Jokowi merosot di mata publik. Padahal pemerintah menentukan harga berdasarkan rekomendasi dan laporan Pertamina.
"Sehingga kegagalan murni ada di Pertamina, jangan sampai publik lelah protes ke pemerintah, juga ke parlemen. Sementara Komut dan Dirut Pertamina cuci tangan dan seolah tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Padahal, lanjut Dedi, Pertamina semestinya menjadi korporasi plat merah yang mampu memproduksi BBM dengan kualitas baik dengan harga terjangkau oleh publik di dalam negeri, sehingga kenaikan harga BBM dengan dalih membengkaknya subsidi pemerintah bukti dari kegagalan pimpinan di Pertamina.
"Erick Tohir (Menteri BUMN) punya banyak alasan untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama dan Nicke Widyawati, kesengsaraan publik atas imbas harga BBM, menjadi tanggungjawab mereka berdua, kepada merekalah seharusnya protes dilayangkan," pungkasnya.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menaikkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2026 dari sebelumnya Rp71 juta menjadi Rp75 juta per unitnya.
TODAY TAG
Menghabiskan waktu liburan tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh. Sepanjang bulan Mei 2026, Howard Johnson By Wyndham Tangerang menghadirkan pengalaman “One Stop Vacation”, sebuah konsep liburan terpadu yang memadukan kenyamanan menginap
Praktik fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga kini masih banyak ditemukan dalam berbagai urusan administrasi. Padahal, pemerintah menilai penggunaan fotokopi identitas tersebut sudah tidak lagi relevan di era digital.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews