TANGERANGNEWS.com-Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah sebagai buah kegagalan Komisaris dan Direktur Utama Pertamina.
Dedi mengatakan, Pemerintah menjadi korban kegagalan Pertamina dalam mengelola harga BBM dalam negeri. "Keberadaan komisaris dari politisi seperti Basuki Tjahaja Purnama, juga Dirut Nicke Widyawati jelas tidak berdampak baik bagi publik, keduanya layak dicopot, segera ganti tokoh lain yang jauh lebih punya kapasitas dan berpihak pada publik," ujar Dedi kepada wartawan, Sabtu, 17 September 2022.
Menurutnya, kenaikan harga tersebut membuat citra pemerintahan Jokowi merosot di mata publik. Padahal pemerintah menentukan harga berdasarkan rekomendasi dan laporan Pertamina.
"Sehingga kegagalan murni ada di Pertamina, jangan sampai publik lelah protes ke pemerintah, juga ke parlemen. Sementara Komut dan Dirut Pertamina cuci tangan dan seolah tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Padahal, lanjut Dedi, Pertamina semestinya menjadi korporasi plat merah yang mampu memproduksi BBM dengan kualitas baik dengan harga terjangkau oleh publik di dalam negeri, sehingga kenaikan harga BBM dengan dalih membengkaknya subsidi pemerintah bukti dari kegagalan pimpinan di Pertamina.
"Erick Tohir (Menteri BUMN) punya banyak alasan untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama dan Nicke Widyawati, kesengsaraan publik atas imbas harga BBM, menjadi tanggungjawab mereka berdua, kepada merekalah seharusnya protes dilayangkan," pungkasnya.
Bayangkan! Kita sedang menunggu antrian panjang untuk berobat, tetapi begitu sampai di meja pendaftaran, petugas pendaftaran mengatakan bahwa kartu BPJS PBI kita sudah tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi.
TODAY TAG
Sea World Ancol adalah tempat yang tepat untuk liburan keluarga yang penuh dengan edukasi dan hiburan. Di sini, Anda bisa mengajak keluarga untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan laut sambil menikmati berbagai aktivitas seru.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Indonesia berada dalam fase krisis sampah. Data terbaru menunjukkan angka yang mengejutkan, setiap harinya masyarakat menghasilkan sekitar 143 ribu ton sampah, namun hanya 24 persen yang mampu dikelola dengan baik.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
