TANGERANGNEWS.com- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. 

Menurut KSPI, kedua program itu memang membuka lapangan kerja, tetapi sebagian besar yang terserap hanyalah tenaga kerja informal tanpa perlindungan yang layak.

Presiden KSPI yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang melindungi pekerja. 

Ia menilai, pemerintah masih lemah dalam memberikan kepastian status kerja.

“Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misalnya MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tetapi informal. Gajinya di bawah upah minimum, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun,” ujar Said dikutip dari Bisnis.com.

Ia menambahkan, pola serupa juga terjadi dalam program Kopdes Merah Putih. Menurutnya, ide yang dibawa Presiden Prabowo Subianto cukup baik, tetapi pekerja yang direkrut tetap berada dalam kategori informal.

Selain itu, Said menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Ia juga menyinggung kondisi para pekerja platform digital, termasuk ojek online, yang menurutnya belum mendapatkan kepastian pendapatan.

“Banyak orang kehilangan pendapatannya. Orang kerja sebagai ojek misal, itulah gig worker. Yang tidak jelas, itu dianggap penyerapan tenaga kerja. Padahal mereka pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan,” tuturnya.

Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh berkomitmen menyuarakan tuntutan tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan di DPR RI. Ia juga merencanakan aksi unjuk rasa serentak pada 30 September 2025 mendatang.

Sementara itu, pemerintah memiliki catatan tersendiri terkait jumlah tenaga kerja yang terserap dari program Kopdes Merah Putih. 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut setiap koperasi desa dapat mempekerjakan sekitar 15 orang, terdiri dari lima pengurus inti dan sepuluh pekerja di unit usaha koperasi.

“Asumsinya satu koperasi desa ada lima pengurus, kemudian unit kegiatan kan bisa sekitar sepuluh orang. Mudah-mudahan untuk start ini bisa 800.000-an pekerja kalau asumsinya koperasi desanya sudah mulai operasional,” kata Ferry usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 September 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga pernah mengungkap proyeksi serapan tenaga kerja dari program MBG. 

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menjelaskan, program tersebut membuka peluang bagi puluhan ribu lulusan baru di bidang gizi.

“Jadi tadi kepala unit (SPPG) ada 30.000 yang bekerja. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate,” kata Tigor.