TANGERANGNEWS.com- Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin, 10 November 2025.

Dalam prosesi penganugerahan tersebut, putri Soeharto Titiek Soeharto hadir mewakili keluarga untuk menerima penghargaan dari pemerintah.

Pemberian gelar itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilansir dari CNN Indonesia.

Presiden Prabowo menyerahkan secara simbolis gelar tersebut kepada Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto.

Seperti diketahui, Soeharto telah memimpin Indonesia selama 32 tahun, sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga berakhirnya kekuasaan pada masa Reformasi tahun 1998.

Dalam periode panjang itu, ia dikenal sebagai figur sentral pembangunan nasional sekaligus tokoh yang mewarnai perjalanan sejarah politik dan ekonomi Indonesia.

Selain Soeharto, pemerintah juga menetapkan sembilan tokoh lain sebagai Pahlawan Nasional tahun ini, di antaranya Presiden ke-4 Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kholil, serta aktivis buruh era Orde Baru, Marsinah.

Meski demikian, keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto menuai reaksi beragam dari publik. 

Sebagian pihak menilai langkah itu sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya membangun bangsa, namun sebagian lainnya memandang penetapan ini sebagai keputusan yang kontroversial.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai keputusan tersebut mengecewakan. 

“Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujarnya. 

Penolakan juga datang dari Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. 

Menurutnya, banyak ulama pesantren dan tokoh NU mengalami ketidakadilan pada masa pemerintahan Soeharto.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dikutip dari NU Online.