TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) menyelesaikan pemulihan seluruh jaringan listrik yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara.
Kecamatan Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah terakhir yang kembali mendapatkan pasokan listrik pada Minggu 7 Desember 2025.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi kepada petugas PLN yang bekerja meski medan yang dilalui cukup sulit.
“Listrik tentunya sangat membantu agar aktivitas warga tidak terhambat dan pembersihan rumah dapat dilakukan dengan cepat,” ujar Bobby.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menilai kehadiran listrik sangat dibutuhkan warga untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang terus berjuang di tengah bencana. Komitmen mereka luar biasa. Kami juga telah menerima bantuan berupa 20 genset untuk melistriki desa yang masih terisolir,” ujar Gus Irawan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, petugas menghadapi medan berat dan risiko tinggi di lapangan. Pemulihan dilakukan sesuai arahan Kementerian ESDM.
“Sesuai arahan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Bapak Bahlil Lahadalia, seluruh personel tak kenal lelah bekerja nonstop menembus medan berat untuk merampungkan pemulihan kelistrikan di semua titik terdampak,” ujar Darmawan.
General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir menjelaskan, pemulihan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan percepatan layanan.
Kata dia, sebagian lokasi hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki sambil membawa material.
“Kami menerjunkan 949 personel dengan prosedur keamanan ketat. Banyak titik hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki sambil membawa material berat. Petugas harus menyusuri tebing, jalur berlumpur, hingga wilayah terisolasi,” jelas Mundhakir.
Ia menambahkan, seluruh 103 penyulang yang sempat padam kini kembali beroperasi. Pelanggan yang sebelumnya terisolasi akan menyala secara bertahap setelah pemeriksaan jaringan rampung.
“Rampungnya pemulihan ini bukan hanya keberhasilan teknis, tetapi bukti bahwa kolaborasi lintas pihak mampu menembus medan tersulit,” pungkas Mundhakir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
TODAY TAG
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews