Connect With Us

Logistik Pemilihan, Antara Idealitas dan Realitas

Rangga Agung Zuliansyah | Senin, 3 Juni 2024 | 19:18

Ahmad Syailendra, Pengamat/Peneliti Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSP3 UMJ). (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

Oleh: Ahmad Syailendra, Pengamat Politik 

 

TANGERANGNEWS.com-Sejak beberapa bulan terakhir gambar gambar bermunculan dukungan dan simpatik masyarakat terhadap Seorang yang dianggap bisa menjadi Calon Kepala Daerah.

Strategi marketing yang di lakukan memang mengincar publikasi dan Pengenalan Tokoh yang di maksud agar dikenal dan dibicarakan oleh publik. Selain meningkatkan elektabilitas tokoh yang di maksud agar dapat di lirik oleh partai politik sebagai persyaratan untuk bisa di calonkan dan di daftarkan ke KPUD. 

Sah dalam undang-undang diatur, bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk di pilih dan memilih. Siapa yang akan memilih awal Para tokoh yang gambarnya bertebaran di pinggir pinggir jalan, bahkan baliho, banner yang sudah masuk ke gang gang kampung. Tidak lain dan tidak bukan adalah Partai Politik sebagai supra Sistem dalam kelembagaan negara kita. 

Lantas apa yang sedang di persiapkan oleh mereka yang sedang tebar pesona ke publik dan Partai politik, selain Logistik yang di persiapkan menopang agresi politik jelang di keluarkannya SK dukungan oleh Partai politik tingkat Pusat. Untuk pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024.

 

Logistik Pemilihan 

Di wilayah provinsi Banten Biaya perhelatan penyelenggaraan pemilu untuk Provinsi dan delapan (8) kabupaten kota bisa mencapai kurang lebih dari 1,5 Trilyun rupiah, anggaran yang tidak sedikit di gunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemilu dan Keamanan pilkada serentak 2024.

Selain itu bagi partai politik sangat diperlukan untuk memanaskan mesin partai agar dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya, Sebagai satu sistem Patron dalam struktur tingkatannya. Akan menjadi mahal biaya politik jika yang bersangkutan bukan dari kader dan tokoh internal partai politik. 

Tanggal  27-29 Agustus 2024 pendaftaran pasangan calon pilkada 2024 melalui partai politik di KPUD, sebelum masuk tahap tersebut, sudah barang tentu para tokoh yang gambarnya berseliweran melakukan Gerakan politik untuk dapat di lirik oleh partai politik.

Meningkatkan popularitas dan elektabilitas dengan mengangkat isu-isu melalui program yang mereka telah paparkan Sebelumnya dalam paparan visi dan misi.  

Oleh karena itu logistik pemilihan dalam pilkada tidak akan sedikit yang di keluarkan oleh para bakal calon, membutuhkan donatur bahkan bohir kelas kakap untuk dapat menunjang perjalanan pilkada. Tidak boleh di anggap enteng persoalan ini, pemilu Presiden dan legislatif 2024 sudah kita lewati dan sama sama kita pahami, jangan sampai pilkada hanya di jadikan sebagai tempat dan ruang untuk "bermain-main" semata. 

Idealnya Jika yang belum siap secara logistik lebih baik mundur dengan teratur. Dan jika sudah siap secara mental silahkan bertanding dengan segala konsekuensi yang ada, Karena Politik adalah wilayah perjuangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk gagah gagahan pamer popularitas dan kekuasaan.

KOTA TANGERANG
Pengedar Etomidate Diringkus Polisi saat Mau Transaksi di Pinggir Jalan Karang Tengah, 30 Cartridge Disita

Pengedar Etomidate Diringkus Polisi saat Mau Transaksi di Pinggir Jalan Karang Tengah, 30 Cartridge Disita

Rabu, 14 Oktober 2026 | 18:03

Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan dugaan peredaran puluhan cartridge berisi zat obat bius keras berjenis etomidate.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill