Oleh: Alpun Hasanah, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang

TANGERANGNEWS.com-Kemerdekaan Indonesia telah memasuki usia yang panjang, lebih dari tujuh dekade sejak proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Namun, jika kita menengok realitas hari ini, kemerdekaan itu belum sepenuhnya berarti bagi seluruh rakyat. Memang benar bangsa ini telah bebas dari penjajahan asing, tetapi rakyat belum terbebas dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Ironi pun mencuat: di tengah negeri yang kaya sumber daya alam, masih banyak keluarga yang kesulitan sekadar untuk mengisi perut setiap hari. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata seakan kehilangan makna ketika rakyat kecil tetap harus berjuang sendirian demi sesuap nasi.

Kemerdekaan yang Belum Sepenuhnya Membebaskan

Kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi titik balik menuju kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Namun, hingga kini, kemerdekaan masih sering dipahami sebatas bebas dari penjajah asing, bukan bebas dari penderitaan rakyat. Padahal, esensi dari kemerdekaan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Realitasnya, masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Maka, kemerdekaan yang dirayakan tiap tahun seakan kehilangan makna ketika rakyat masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Kemiskinan yang Tak Kunjung Usai

Kemiskinan ibarat luka lama yang tak kunjung sembuh. Pemerintah kerap menyodorkan data statistik bahwa angka kemiskinan berangsur menurun, namun di lapangan cerita berbeda. Kita masih mendengar kisah petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, buruh yang bekerja keras tapi upahnya tak cukup memenuhi kebutuhan pokok, hingga pedagang kecil yang gulung tikar karena kalah bersaing. Banyak anak bangsa yang tidak mendapatkan gizi layak, sehingga tumbuh dengan tubuh lemah dan pendidikan yang terhambat. Semua ini menegaskan bahwa kemerdekaan belum benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi mereka yang paling membutuhkannya. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ketika seorang anak tidak bisa sekolah karena biaya, atau seorang ibu tak mampu membeli makanan bergizi untuk keluarganya, maka itu adalah bentuk nyata kemerdekaan yang belum sempurna.

Ketimpangan Sosial yang Menganga

Pemandangan gedung pencakar langit di kota besar yang berdiri megah kontras dengan rumah-rumah reyot di pinggiran desa. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar, menjadikan rakyat kecil hanya sebagai penonton dalam negeri mereka sendiri. Mereka menyaksikan sebagian kecil elite menikmati gemerlap pembangunan, sementara mayoritas masih berkutat dalam penderitaan. Ketimpangan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari, ketika kemewahan hanya dimiliki segelintir orang sementara jutaan rakyat lain harus bertahan dengan serba kekurangan.

Pajak Rakyat yang Disalahgunakan

Rakyat setiap hari membayar pajak, bahkan tanpa mereka sadari, melalui setiap belanja kebutuhan sehari-hari. Ironinya, hasil pajak tersebut kerap tidak kembali untuk kepentingan rakyat kecil, melainkan dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat. Kita sering mendengar berita tentang perjalanan dinas yang boros, fasilitas elite yang dibiayai negara, bahkan kasus korupsi yang merugikan miliaran rupiah. Padahal, pajak seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar. Ketika pajak rakyat digunakan untuk pesta pora penguasa, di situlah letak pengkhianatan terhadap makna kemerdekaan.

Pembangunan yang Tidak Merata

Pembangunan Indonesia masih terfokus pada daerah tertentu, terutama di Jawa dan kota-kota besar. Sementara itu, banyak wilayah lain, khususnya di bagian timur Indonesia, masih jauh tertinggal. Infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan masih minim, sehingga rakyat di daerah tersebut sulit berkembang. Ketidakmerataan ini menimbulkan rasa ketidakadilan, seolah kemerdekaan hanya dirasakan oleh sebagian wilayah. Jika pembangunan tidak segera diarahkan secara merata, maka kesenjangan ini akan semakin memperdalam luka sosial dan menghambat persatuan bangsa.

Harapan Perubahan: Kemerdekaan yang Sejati

Meskipun kenyataan pahit masih membayangi, harapan perubahan tetap terbuka. Kemerdekaan sejati hanya bisa terwujud jika pemerintah benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan. Korupsi harus diberantas dengan tegas, transparansi anggaran wajib ditegakkan, dan kebijakan pro-rakyat harus lebih diutamakan dibanding kepentingan elite politik. Program pengentasan kemiskinan seharusnya bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan pemberdayaan jangka panjang agar rakyat bisa mandiri seperti UMKM untuk ciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, rakyat juga harus semakin kritis, berani bersuara, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Makna Kemerdekaan yang Sesungguhnya

Kemerdekaan sejati bukan sekadar tentang upacara, pidato, dan perayaan tahunan, melainkan tentang hadirnya rasa keadilan dan kesejahteraan nyata di tengah masyarakat. Selama masih ada rakyat yang tidur dalam keadaan lapar, maka kemerdekaan itu belum tuntas. Tugas besar bangsa ini adalah melanjutkan perjuangan, bukan lagi melawan penjajah asing, melainkan melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan keserakahan penguasa. Hanya dengan begitu, kemerdekaan bisa benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya segelintir orang yang berada di puncak kekuasaan.

Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah asing, tapi juga bebas dari kelaparan dan ketidakadilan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar "Merdeka" benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Merdeka itu bukan hanya bendera berkibar, tapi juga perut yang terisi dan rakyat yang sejahtera.