Oleh: Alpun Hasanah, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang

TANGERANGNEWS.com-Kualitas pendidikan di Indonesia masih diwarnai kesenjangan yang sangat tajam antara wilayah perkotaan dan wilayah pelosok. Sekolah-sekolah di kota besar umumnya memiliki guru berkualifikasi tinggi, fasilitas lengkap, serta dukungan teknologi modern, sementara sekolah di daerah terpencil bahkan kesulitan memiliki bangunan yang layak, buku pelajaran yang cukup, dan akses internet yang stabil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tempat kelahiran anak sangat menentukan kualitas pendidikan yang bisa mereka akses, sebuah kenyataan yang menabrak prinsip kesetaraan dalam pendidikan nasional.

Ketimpangan fasilitas ini menyebabkan perbedaan mencolok dalam hasil belajar. Siswa di kota besar mendapat lingkungan belajar yang kondusif, jam pelajaran tambahan, hingga akses bimbingan belajar, sedangkan siswa di desa terpencil sering kali belajar dalam ruang kelas bocor dan kekurangan guru tetap. Akibatnya, nilai ujian dan kemampuan akademik mereka pun tertinggal. Bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena sistem tidak memberi mereka kesempatan yang sama. Jurang ini membentuk ketidakadilan struktural yang menutup mobilitas sosial sejak dini.

Jurang kualitas pendidikan antarwilayah juga menimbulkan efek domino terhadap pembangunan ekonomi. Wilayah dengan kualitas pendidikan rendah akan kesulitan mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Akibatnya, mereka sulit menarik investasi dan menciptakan inovasi, sehingga pembangunan wilayah pun stagnan. Sementara itu, kota-kota besar semakin maju karena dipenuhi lulusan berkualitas yang menjadi motor penggerak ekonomi. Ketimpangan ini membuat pertumbuhan ekonomi nasional tidak merata, karena pendidikan—sebagai mesin utama kemajuan—hanya terpusat di wilayah tertentu.

Ironisnya, ketimpangan ini sudah berlangsung lama tanpa ada intervensi radikal yang berarti. Pemerintah memang menyalurkan dana BOS dan program pemerataan guru, tetapi implementasinya sering tidak tepat sasaran. Guru yang dikirim ke daerah terpencil banyak yang bertahan hanya sebentar karena fasilitas hidup yang minim dan honor rendah. Sementara itu, alokasi dana pendidikan kerap lebih banyak terserap untuk proyek-proyek di kota besar. Akibatnya, daerah tertinggal terus tertinggal, dan kesenjangan semakin menganga setiap tahun.

Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan di daerah juga memperburuk arus urbanisasi. Banyak anak muda dari desa berbondong-bondong ke kota untuk mencari sekolah atau universitas yang lebih baik, meninggalkan daerah asal yang akhirnya kekurangan generasi muda terdidik. Desa kehilangan potensi inovator lokal, sementara kota semakin sesak dan kompetitif. Ini bukan hanya menciptakan masalah pendidikan, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial, ekonomi, dan demografi antarwilayah.

Dalam jangka panjang, jurang kualitas pendidikan ini menciptakan generasi yang tidak setara secara peluang. Anak-anak kota tumbuh percaya diri karena didukung sistem, sedangkan anak-anak desa sering merasa inferior karena selalu tertinggal. Rasa rendah diri ini dapat menghambat perkembangan potensi mereka. Padahal, banyak anak dari pelosok yang cerdas dan kreatif, tetapi tidak pernah diberi panggung untuk membuktikan diri. Ketika potensi bangsa dipatahkan hanya karena perbedaan lokasi, kita sesungguhnya sedang menyia-nyiakan masa depan.

Untuk menutup jurang ini, negara harus berani mengambil langkah revolusioner, bukan sekadar kosmetik. Pemerintah perlu memberikan insentif besar bagi guru dan tenaga pendidik yang mau mengabdi di daerah terpencil, membangun infrastruktur pendidikan setara dengan kota, serta memperluas akses internet dan teknologi digital secara merata. Pemerataan kualitas pendidikan bukan pengeluaran, melainkan investasi strategis bangsa. Tanpa itu, daerah tertinggal tidak akan pernah lepas dari ketergantungan dan kemiskinan.

Selain intervensi pemerintah, peran masyarakat sipil dan sektor swasta juga penting. Program relawan pengajar, donasi buku, atau kemitraan CSR untuk membangun fasilitas sekolah di daerah harus diperluas dan diperkuat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan kesenjangan yang dibiarkan hanya akan melahirkan ketidakstabilan sosial di masa depan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa pemerataan pendidikan, karena SDM adalah fondasi segala kemajuan.

Pada akhirnya, menutup jurang kualitas pendidikan antarwilayah bukan hanya tentang pemerataan sumber daya, tetapi juga tentang keadilan. Anak-anak di pelosok berhak mendapat kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berhasil seperti anak-anak di kota. Selama negara masih membiarkan kualitas pendidikan bergantung pada kode pos kelahiran, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak pernah menyentuh realitas.