TANGERANGNews.com-Politik dinasti di Indonesia yang bermula dari politik kekerabatan cenderung melahirkan pemimpin yang cenderung tidak berkompeten dan rentan terhadap korupsi.

Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan dalam negara berbentuk republik, semua warga negara diberikan ruang untuk mengambil bagian dan terlibat secara aktif dalam pemerintahan, tapi harus berkompetisi secara fair melalui merit sistem. Namun menurut Titi, saat ini terjadi penyimpangan dalam sistem demokrasi di Indonesia yang disebabkan karena adanya praktek politik kekeluargaan atau dinasti politik tersebut.

"Penyimpangan itu adalah dirusaknya praktek politik yang berbasiskan regenerasi dan kaderisasi oleh dinasti politik yang ada di Indonesia," kata Titi saat menjadi narasumber diskusi Korelasi Dinasti Politik dengan Korupsi, Senin (13/2/2017) di Serpong, Kota Tangsel.

Dikatakan Titi, politik kekeluargaan atau dinasti politik tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir tiap negara memiliki fenomena seperti itu, Titi menyebut beberapa negara seperti Bangladesh, Pakistan, bahkan Amerika Serikat sebagai salah satu contoh yang dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi.

"Tapi anomali atau penyimpangan yang terjadi di Indonesia tidak terjadi di negara lain, apalagi kalau kita merujuk kepada Amerika Serikat," katanya lagi

Dijelaskan Titi, kalau di Amerika Serikat, ketika sebuah klan keluarga ingin eksis dipolitik, maka mereka akan mempersiapkan anggota keluarganya untuk siap berpolitik, dimulai dengan mempersiapkan latar belakang pendidikan (sekolah) yang berkaitan dengan politik, jangan sampai terjadi skandal, sehingga dibangun sedemikian rupa rekam jejak untuk berpolitik.

"Mereka ikut politik, bekerja dengan politik sejak usia muda dan betul-betul berjuang dari bawah,"

jelasnya yang memberikan rujukan kepada keluarga Jhon F. Kennedy dan George Bush.

Namun kondisi berbeda terjadi di Indonesia, dinasti politik di Indonesia justru meluluhlantahkan skema-skema yang seharusnya berlaku dipartai politik, misalnya terjadi praktek potong kompas dalam kaderisasi, rekrutmen dan regenerasi politik. Praktek penyimpangan ini dilakukan hanya karena ingin mendorong eksistensi politik keluarga.

Lanjut Titi, praktek politik demikian yang disebut dengan anomali politik kekerabatan berbasis klan keluarga (politik dinasti) di Indonesia. Anomali (penyimpangan) terjadi karena praktek politik tersebut mengabaikan variabel-variabel politik demokratis di dalam melakukan rekrutmen ataupun pengisian jabatan-jabatan publik.

"Akhirnya politik berbasis kekerabatan (politik dinasti) lebih rentan terhadap korupsi daripada yang tidak seperti itu," imbuhnya

Titi pun membeberkan argumen kenapa politik dinasti lebih rentan terhadap korupsi. Dikatakan Titi, karena pemimpin yang hadir dari praktek politik ini memotong mata rantai kaderisasi, regenerasi politik, sehingga praktik politik dinasti mengabaikan kompetensi, kemampuan kepemimpinan, kapasitas tata kelola pemerintahan.

"Jadi dia hadir hanya untuk melanggengkan kekuasaan, tapi mengabaikan kapasitas atau kemampuan kepemimpinan, sehingga dampaknya tidak hanya rentan terhadap korupsi, tapi juga rentan pada penyimpangan-penyimpangan yang lain," terangnya.

Selain itu, ketika politik dinasti memiliki akses pada kekuasaan, birokrasi dan anggaran, kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kewenangan lebih tinggi, sehingga lebih rentan terhadap korupsi.

"Orang yang tidak memiliki kompetensi, hadir dengan mengabaikan regenerasi politik, kemudian memiliki akses terhadap kekuasaan birokrasi dan anggaran, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan dan penyimpangan kekuasaan," pungkasnya.