Connect With Us

KPU Gelar Pleno DCT Tangsel untuk Pemilu 2019, Ini Hasilnya

Yudi Adiyatna | Kamis, 20 September 2018 | 18:52

Peta Dapil DPRD Kota Tangerang Selatan. (TangerangNews.com/2018 / Yudi Adiyatna)

 

TANGERANGNEWS.com-KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 683 calon legislatif (caleg) dari 16 partai politik peserta pemilu 2019.

Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro menjelaskan sebelum menetapkan DCT, pihaknya telah mencoret satu nama dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) dikarenakan meninggal dunia.

"Satu orang Bacaleg dari PAN dapil Pamulang dicoret dikarenakan meninggal dunia," ujarnya kepada Tangerangnews.com seusai pleno penetapan DCT di Kantor KPU Tangsel, Kamis (20/9/2018). 

Bambang menjelaskan para caleg di Tangsel tidak ada yang berstatus narapidana korupsi, bandar narkoba maupun pelaku kejahatan terhadap anak.

"Tidak ada yang disebutkan tersebut di DCT Tangsel," tegas Bambang.

Dalam rapat pleno penetapan DCT di kantor KPU Tangsel, turut dihadiri seluruh perwakilan partai politik dan Bawaslu Tangsel, para peserta yang hadir juga telah membubuhkan tanda tangan dan cap berkas rapat pleno DCT sebagai tanda persetujuan.

"Mulai kampanyenya tanggal 23 September, berbarengan dengan Pilpres," terang Bambang.

Dari 683 DCT yang ditetapkan tersebut nantinya akan memperebutkan 50 kursi anggota DPRD Tangsel. Dengan rincian sebanyak 418 merupakan Caleg laki-laki dan 265 merupakan caleg perempuan.(RMI/HRU)

PROPERTI
Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:06

Calon pembeli rumah kini bisa melihat langsung hunian Allurea Type E di Asthara Skyfront City.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill