"Kami menerima informasi bahwa banyak PNS di Kota tangsel yang menjadi timses salah satu pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Tangsel," kata anggota komisi D Muhammad Salbini, dalam rapat kerja dengan walikota Tangsel Eutik Suharta di DPRD Kota tangsel, Rabu (21/7).

Salbini menilai, Pemkot Tangsel terkesan membiarkan para PNS yang melanggar aturan dan terlibat kampanye pilkada serta menjadi salah satu Timses salah satu pasangan walikota Tangsel, sehingga netralitas PNS diragukan.

 

"Seharusnya walikota dan BKD bertindak tegas dan menindak PNS yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Sesuai dengan aturan, PNS harus netral," ujar.

Menanggapi hal tersebut, walikota tangsel Eutik Suharta, mengaku belum menerima laporan tentang tidak netralnya PNS di lingkungan Pemkot Tangsel.

"Saya tidak bisa memproses PNS yang bersangkutan karena belum  ada laporan dari BKD terkait persoalan netralitas PNS, tapi jika ada yang menjadi salah satu Timses pasangan tertentu kita akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan," ucapnya. (deddy)