Menurut anggota KPU Tangsel Nasrulloh kepada TangerangNews.com pembatasan sumbangan dana tersebut telah diatur di dalam Peraturan KPU No.7 Tahun 2010 tentang pedoman audit laporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah.

 

"Untuk dana sumbangan dibatasi, batas maksimalnya adalah Rp50 juta untuk pribadi. Sementara sumbangan dari lembaga swasta, maksimal Rp 200 juta", ujarnya . Sementara itu, untuk mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, dia menambahkan, KPU menganggap penting peran lembaga independen seperti halnya akuntan publik yang ditunjuk KPU.

 

"Agar nantinya pemeriksaan rekening dana kampanye pasangan calon bisa lebih fokus dan meminimalisir kesalahan atau kecurangan, maka setidaknya diperlukan kerjasama akuntan publik,” katanya.

 

Direktut LIMA ( Lingkar Madani Untuk Indonesia ) Ray Rangkuti dalam seminar di Wisma Syahida beberapa waktu yang lalu mengatakan, pembatasan aliran dana kampanye sangat diperlukan untuk mendapat jaminan bahwa jangan sampai kandidat yang mempunyai uang banyak yang lebih berpotensi menang.

 

Dari sisi dana kampanye saja, seharusnya dibuka tentang aset keluarga dari calon kepala daerah. Sumbernya pun harus dipastikan, untuk mencegah adanya dana liar yang dipakai untuk membeli pengaruh ketika calon itu menjabat. Selain itu, dari pembatasan sumbangan pun hanya dari sisi perorangan atau badan usaha saja. Sedangkan dari partai politik belum dibatasi.

Namun, yang menjadi sorotan Ray adalah perlu adanya peraturan yang membatasi penggunaan dana itu. 'Total biayanya dibatasi. Kalau tidak dibatasi mereka akan jor-joran untuk ambisi menang,” ungkapnya. (deddy)