TANGERANGNEWS-KPU Tangsel diminta untuk transparan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke-empat calon yang akan bertarung di Pilkada Kota tangsel. Pasalnya, ketentuan tersebut sudah diatur sesuai dengan peraturan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Kewajiban calon kepala daerah menyerahkan laporan harta kekayaan.

 

Menurut Ketua KPU Tangsel, Iman Perwira Bachan, sejauh ini harta kekayaan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel tersebut kini tengah dalam proses verifikasi oleh KPK.
 

Sehingga, sambung Iman, pihak KPU belum bisa mengumumkannya kepada publik. Harta kekayaan calon kepala daerah wajib yang harus disampaikan ke KPK melalui KPU. “Jika terpilih nanti harta kekayannya juga wajib dilaporkan. Saat menjabat, mereka wajib melaporkan terus,” ujarnya.  
 

Dia menambahkan, dari empat kandidat, tinggal satu calon wali kota yang belum selesai diverifikasi oleh KPK yakni Airin Rachmi Diany. “Intinya tinggal satu orang saja yang masih dalam proses verifikasi KPK. Sementara yang lainnya sudah selesai.

Kalau sudah rampung semuanya, baru akan kami umumkan kepada publik, dan kemungkinan baru bisa dilaksanakan sekitar minggu depan tapi itu juga belum bisa dipastikan. Kan tergantung dari KPK nya kapan mereka selesai memprosesnya,” tegasnya.
 

Disinggung berkas kekayaanya yang sudah masuk ke KPK dengan jumlah harta kekayaan tertinggi, lagi-lagi Iman mengaku belum bisa membeberkannya. Dia berdalih, hal itu akan diumumkan serentak setelah semuanya rampung. “Wah, kami tidak bisa mendahului KPK. lagian kami juga belum melihat data-data berapa harta kekayaan mereka. Yang pasti tetap akan kami umumkan,” imbuhnya. (deddy)