TANGERANGNEWS- DPRD Kota Tangsel mendesak Ketua Panwaslu Kota Tangsel Muslih Basar untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, ketua panwas Kota Tangsel terdaftar sebagai CPNS di Kota Tangsel.
 

Anggota DPRD Kota Tangsel dari komisi A Sukarya mengatakan, ketua panwas selain memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi Pemilukada juga memiliki jabatan insitusi yang kinerjanya harus fokus terhadap pengawasan pilkada ini dikarenakan menyangkut masa depan Kota Tangsel kedepan.

 ”Ketua Panwas harus memilih salah satu jabatannya, jika tidak DPRD Tangsel mendesak untuk di berhentikan dari insitusinya karena itu akan melanggar Undang-Undang (UU) No 22/2007 tentang penyelenggara pemilihan umum,” katanya.

 Ia menambahkan, dalam kasus ketua Panwas Muslih Basar, tidak ada tawar menawar. Menurutnya, sebagai ketua panwaslu itu harus tegas meninggalkan jabatannya bila memang dirinya telah terdaftar sebagai CPNS.

 Lanjut Sukarya, sejak awal, legitimasi Muslih sebagai Panwaslu itupun masih dipertanyakan oleh Dewan. "Bila pemilihan KPUD itu melalui mekanisme Dewan akan tetapi Panwaslu tidak, tahu-tahu dilantik aja. Segala sesuatunya itu seharusnya melalui mkanisme dan aturan yang berlaku," terang Sukarya.

Sementara itu, menurut anggota Komisi A DPRD Kota Tangsel, Heri Somantri mengatakan, ketidak seriusan Panwaslu terlihat dalam mengawasi jalannya Pemilukada akibat ketuanya memikirkan dan melamar menjadi CPNS itu terlihat dari segala pelanggaran yang masuk dan dilaporkan masyarakat tidak dilakukan tindak lanjuti.

 "Apalagi saat ini, dia harus meregistrasi dan mendaftar ulang agar dapat masuk ketahap berikutnya. Untuk itu lebih bijaksana bila memang dia mundur dengan sendirinya tanpa ada desakan dari siapapun," ucapnya.       

Dia juga menegaskan, Bawaslu sebagai institusi pengawasan harus segera mengambil tindakan atas masalah ini. Sebab jika tidak, masalah utama yang menyebabkan Pemilukada Tangsel hancur akan mungkin terulang lagi. “Bila terus mengulang kapan bisa selesainya," tandas Heri. (deddy eva)