TANGERANG-Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Kesehatan  Kota Tangsel, Senin (21/3), melakukan inspeksi mendadak (sidak) makanan produk Jepang di sejumlah pasar moderen di wilayah Ciputat. Sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya makanan yang terkena radiaksi nuklir yang sangat berbahaya untuk kesehatan.

Jenis makanan yang menjadi target sidak antara lain, makanan fresh seperti ikan laut, kecap, kedelai, dan mie instan Selain produk makanan, tim gabungan juga menyidak barang elektronik dan mainan asal Jepang yang diduga sudah terkena radiasi nuklir yang meledak di Fukoshima tersebut.

"Makanan yang masuk Indonesia kurang dari dua minggu dikhawatirakan mengandung zat nuklir. Makanya, kami ingin memastikan tidak ada barang tersebut di pasar moderen kita," ucap Anton Wibawa, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyehatan Makanan Minuman Dinkes Tangsel.

Menurut Anton, produk Jepang yang dipastikan aman untuk dikonsumsi dan digunakan warga adalah makanan maupun produk yang sudah masuk ke Indonesia lebih dari sebulan belakangan. Adapun yang kurang dari dua minggu atau baru-baru ini, disarankan untuk tidak  dikonsumsi dahulu.

"Dampaknya jangka panjang dari reaksi nuklir ini sangat berbahaya. Makanya, kami himbau agar warga benar-benar memperhatikan label produksi produk Jepang yang akan mereka beli," ucapnya.

Sementara itu, Urip Supriatna , Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Disperindag, mengatakan sidak kali ini merupakan sidak rutin yang sudah biasa dilakukan tim gabungan dari Dinkes, Disperindag, dan juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Dari hasil sidak tersebut, kata Urip, sementara tidak ada barang yang terkena reaksi nuklir. "Barang yang kami temukan di pasar moderen, cukup aman untuk dikonsumsi. Karena tidak mengandung zat nuklir," ujarnya.

Nur Hidayat, Team Leader Grocery Food Carefour Ciputat, mengungkapkan bahwa pihaknya selalu mengawasi semua produk yang dijual di Carefour. Namun sebelum barang itu masuk Indonesia, Nur meminta pemerintah untuk lebih antisipatif. "Pengawasan awal sebenarnya ada di pemerintah, yang lebih tahu jalur keluar-masuk barang yang akan kami jual. Makanya, kami berharap ada pengawasan itu dari pemerintah," ucapnya.

Menurut Nur, sejak awal pihaknya sudah menetapkan prosedural standar penjualan barang. "Jadi, barang yang tidak layak, tidak akan kami perjual-belikan. Sebab itu justru merusak citra kami," ucapnya.(DIRA DERBY)