TANGERANGNEWS.com- Beredar sebuah foto di media sosial memperlihatkan secarik karcis parkir di Pamulang Square, Tangerang Selatan (Tangsel).
Foto karcis parkir tersebut diunggah oleh akun Instagram @kabarbintaro pada Minggu, 14 April 2024.
Secarik karcis tersebut bertuliskan "Tiket Parkir Sementara Pamulang Square". Selain itu, tampak lambang dengan tulisan Garda Utama.
Tampak dalam karcis, harga yang dipatok untuk parkir ialah sebesar Rp10 ribu dengan keterangan plus tunjangan hari raya atau THR.
Pihak tersebut juga menegaskan enggan bertanggung jawab atas kehilangan barang, sehingga pengendara yang memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir itu agar mengunci kendaraan serta tidak meninggalkan barang-barang berharganya.
Tarif parkir dengan harga cukup tinggi itu pun menuai reaksi kontra dari para warganet.
"Kehilangan buka tanggung jawab kami, tapi mintanya Rp10 ribu plus THR, gimana sih," komentar akun @banggkandar dikutip Senin, 15 April 2024.
"Ya begini ini yang meresahkan . Apalagi cuma fotokopi (karcis parkir), kalau masuk kas desa mending, kalau cuma fotokopi begini ya udah pasti memperkaya oknum," timpal akun @iskandarz_sahabat.
Sementara itu, beberapa warganet lainnya mengeluhkan kondisi banyaknya aksi premanisme termasuk keberadaan parkir liar di wilayah Tangerang Selatan.
"Udah dari tahun 2016 males ke Pamulang Square, banyak premannya," ujar akun @aliceranoure.
"Yang kayak gini bikin para pedagang dan karyawan mal paling ngerasain kena imbasnya jadi kurang peminat, kemungkinan terburuknya jadi sepi karena tarif parkir yang nggak ngotak," kata akun @newsidiq.
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) dan pergeseran pola konsumsi informasi ke media sosial (medsos) menjadi tantangan berat bagi industri media digital global maupun nasional.
TODAY TAG
Menikmati secangkir kopi hangat kini tidak hanya sekadar soal rasa, tetapi juga tentang merayakan kesetaraan.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berupaya mempertahankan tingkat kemantapan jalan di wilayahnya agar tetap berada di atas angka 93 persen sepanjang periode 2026 hingga 2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews