Connect With Us

Tuntut Ganti Rugi, SMAN 8 Ciputat Tangsel Disegel Ahli Waris Tanah

Yanto | Jumat, 12 Juli 2024 | 13:49

Gerbang masuk SMAN 8 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), disegel ahli waris tanah, Kamis 11 Juli 2024. (@TangerangNews / Yanto)

TANGERANGNEWS.com-Gerbang masuk SMAN 8 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), disegel oleh warga yang mengklaim lahan sekolah masih menjadi bagian miliknya.

Pantauan pada Kamis 11 Juli 22024, pagar gerbang sekolah itu nampak dalam posisi tertutup rapat. Persis di depan gerbang, terpasang plang dengan penyangga dua tiang besi.

Kemudian, tedapat spanduk bertuliskan 'Tanah Milik H Mardjuki Bin Ukrib' Girik C 1650 Blok Persil 179.D II LT 7.750 m2.

Selain itu juga spanduk besar ikut terpasang di pagar gerbang yang bertuliskan 'Gedung Bangunan Sekolah Ini Belum Pernah Bayar Pajak' dan spanduk kecil di sebelahnya bertuliskan 'Kami Telah Membayar dan Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Tsb'.

Tak ada aktivitas yang terlihat di SMAN 8. Pos sekuriti yang berada di dekat gerbang pun kosong tanpa penjaga. Situasi sekolah masih sepi karena dalam masa libur.

"Baru 2 hari ini kita pasang (plang dan spanduk), intinya kita minta perhatian dari pemerintah Provinsi Banten bahwa sampai saat ini kita ahli waris yang ditagihkan soal pajaknya (Pajak Bumi dan Bangunan)," terang ahli waris, TB Sugenda.

Menurut Sugenda, Pajak Bumi dan Bangunan pada hamparan lahan seluas 7.750 meter persegi, termasuk area sekolah masih ditagihkan kepada ahli waris. Tiap tahun besarannya mencapai sekira Rp84 juta lebih.

"Dari tahun 2013 kita yang bayarin (pajak). Lahan kita yang dipake sekolah itu kan 4.955 meter persegi, yang sisanya kita gunakan sampai sekarang," ucapnya.

Dia menjelaskan, pemasangan spanduk dan plang itu untuk mengetuk kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah Provinsi Banten.

Ahli waris bersikukuh menuntut ganti rugi permeter sebesar sekira Rp8 jutaan, meskipun dia mengakui telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa tersebut.

Namun ia mengaku ingin berkomunikasi dengan pemerintah untuk mencai solusi terbaik.

"Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kita menang, tapi di MA kita kalah. Tapi putusan kasasi enggak ada kejelasannya, eksekusinya seperti apa. Kita sih minta ganti rugi aja, kalau dulu per meter Rp8 juta, sekarang pasti berbeda kan," ungkap Sugenda.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Teguh mengatakan, pemasangan plang dan spanduk di gerbang sekolah tak menganggu kegiatan sekolah.

"Saat ini tidak ada kegiatan belajar, siswa kelas XI dan XII masih libur, baru masuk tanggal 15. Untuk pemasangan plang dan spanduk sudah dilaporkan ke dinas dan BPKAD," kata Teguh dihubungi terpisah.

KAB. TANGERANG
Kritik Wacana Pengangkatan Petugas MBG Jadi PPPK, Dindik Kabupaten Tangerang: Lebih Baik untuk Guru Honorer

Kritik Wacana Pengangkatan Petugas MBG Jadi PPPK, Dindik Kabupaten Tangerang: Lebih Baik untuk Guru Honorer

Rabu, 21 Januari 2026 | 19:31

Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) soal rencana pengangkatan petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

WISATA
Habiskan Rp2,3 Miliar, Apa Saja Isi Tugu Titik Nol Tangerang?

Habiskan Rp2,3 Miliar, Apa Saja Isi Tugu Titik Nol Tangerang?

Selasa, 20 Januari 2026 | 19:51

Tugu titik nol Kabupaten Tangerang yang sempat menjadi kontroversi lantaran memakan anggaran sebesar Rp2,3 miliar kini sudah mulai beroperasi dan dipergunakan sebagai taman literasi digital untuk masyarakat.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

BANDARA
Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Komisi VII DPR RI Tegur Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Soal Banjir hingga Delay

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:13

Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill