Pramono Tawarkan Bantu Angkut Sampah dari Tangsel
Kamis, 5 Februari 2026 | 09:42
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantu penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) .
TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluarkan anggaran sebesar Rp71 juta untuk bedah satu unit rumah.
Adapun untuk tahun 2024, Pemkot Tangsel membedah 510 unit rumah. Jika dikalikan Rp71 juta, maka total anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp36,2 miliar.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menerangkan, persyaratan penerima bedah rumah selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tangsel, tanahnya harus milik sendiri bukan menyewa.
Hal tersebut disampaikan Benyamin saat meresmikan 80 rumah layak huni di Kecamatan Serpong, pada Selasa 16 Juli 2024.
"80 unit yang dibangun, semuanya dari keluarga pra sejahtera kemudian mekanismenya melalui musrenbang, RT, RW dan seterusnya," ucapnya.
Lebih lanjut, 80 unit rumah yang dibedah di Kecamatan Serpong, menjadi pelengkap secara keseluruhan di tahun 2024 sebanyak 510 unit rumah dibedah.
"Jadi alhamdulilah ya 510 di tahun ini se-Tangsel, warga masyarakat rumahnya kita bedah. Tahun depan akan kita lanjutkan," terangnya.
Terkait indeks pembangunan tiap rumah, Benyamin menerangkan sebesar Rp71 juta. Dimana pembangunan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pondasi hingga atap.
"Terdiri dari ruang keluarga, selasar, dua kamar, kamar mandi, listrik sudah ada pasti, air, rangkanya rangka baja," jelasnya.
Secara rinci pembangunan program bedah rumah di 7 kecamatan yakni, kecamatan Serpong 80 unit rumah, Serpong Utara 70 unit rumah, Setu sebanyak 68 unit rumah, Pondok Aren 94 unit rumah, Pamulang 65 unit rumah, Ciputat 68 unit rumah dan Ciputat Timur sebanyak 65 unit rumah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantu penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) .
TODAY TAGKomisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) menyebut sebanyak 40 perusahaan yang bergerak di sektor baja yang ada di Indonesia melakukan pengemplangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak tahun 2016.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews