TANGERANG-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Pemkot Tangsel yang baru mandiri itu untuk memperbaiki data angka kemiskinan. Karena data yang ada sekarang masih amburadul dan menyulitkan penganggaran bagi warga miskin.

"Soal angka kemiskinan di Tangsel ini tidak jelas, karena belum ada data yang baku, yang bisa menjadi referensi," ucap Ruhamaben, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, pekan ini.

Selama ini kata Ruhamaben, DPRD maupun pemkot sendiri mengambil data dari berbagai instansi seperti Dinas Sosial, BPS, dan Jamkesda. "Kami mendesak pemkot untuk segera membenahinya. Biar di Tangsel ini jelas, ada satu data mengenai kemiskinan," ucap kader PKS itu.

Mengenai jumlah orang miskin di Kota Tangsel, kata Ruhamaben, berdasarkan data pemkot hanya berkisar 200.000 orang. "Saya tidak tahu apakah itu valid atau tidak," tandasnya.

Karena pendataan yang tidak jelas itu, maka program di bidang kemiskinan juga menjadi tidak jelas. "Seharusnya pemkot membuat satu program yang jelas, dengan mengacu pada angka kemiskinan yang jelas. Sekarang ini modelnya, kalau ada sesuatu hal baru dibantu. Tidak ada program kemiskinan yang benar," tegasnya.

Ruhamaben mengusulkan sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA, meliputi uang bulanan sekolah. "Untuk mengurangi beban masyarakat rasanya biaya pendidikan harus gratis semua," ucapnya.

Hal itu dibenarkan oleh Sihabuddin, Wakil Ketua DPRD Tangsel yang lain. Kata dia pemkot Tangsel kurang serius dalam mengurusi masalah kemiskinan ini. Padahal dari 1,4 juta penduduk Kota Tangsel, cukup banyak yang masih berada di garis kemiskinan. Namun itu semua tidak terdata dengan baik sehingga tidak jelas.

Menurut Sihabuddin, pemkot Tangsel juga harus membuat parameter kemiskinan. Agar penganggaran program kemiskinan menjadi terukur dan jelas. "Yang disebut miskin harus jelas, karena banyak di wilayah ini, yang punya tanah luas karena warisan, tapi pengangguran sehingga tidak mampu secara ekonomi. Apakah ini disebut miskin?" ucapnya setengah bertanya.

Saat ini pemkot Tangsel lebih fokus pada masalah infrastruktur. Hal ini tercermin melalui angka di APBD 2012 yang mencapai Rp 1,95 triliun, sekitar 33 persen dialokasikan untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur itu. Masalah pendidikan/kesehatan mendapat porsi 30 persen, pelayanan pemerintah 29 persen, dan sektor lesejahteraan rakyat hanya 26 persen.

"Pemkot Tangsel jangan terlalu konservatif dalam menyusun APBD. Kami mendorong untuk mencapai Rp 2,3 triliun. Karena itu pemkot harus kerja keras, mengingat potensi yang besar dari kota ini," ucap Edward Hasibuan, Ketua Fraksi Partai Demokrat. (DRA)