TANGERANG- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Tangsel resah sejak tiga bulan terakhir. Lantaran pencairan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) molor hingga akhir bulan.
TF ,28, salah satu PNS Pemkot Tangsel mengutarakan, kepada wartawan biasanya uang tambahan bagi PNS sudah diterima setiap tanggal lima. Namun, sejak absen menggunakan alat finger print pencairan molor. Bahkan hingga tanggal 20 tak kunjung didapat.
"Biasanya, TPP awal bulan sudah cair, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Sekarang hal itu tidak ada kejelasannya, setiap kapan dan tanggal berapanya tak jelas," ungkapnya, Selasa (7/7).
Ternyata nasib yang dialami TF tidak jauh beda dengan PNS lainnya. Seorang guru SMP Negeri di daerah Paku Jaya juga mengakui hal itu.
"Ini sudah semua mengeluhkan persoalan TPP,” ujar seorang pejabat di Pemkot Tangsel yang enggan namanya ditulis.
Padahal, kata dia, uang TPP tersebut sangat dibutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mulai dari bayar sekolah anak, hingga kreditan rumah dan kendaraan. "Bayar listrik, kreditan rumah semua harus berjalankan," tambahnya.
Seorang pejabat eselon empat lainnya yang juga enggan disebutkan namanya menambahkan, keterlambatan TPP tersebut karena sistem finger print yang diterapkan merepotkan.
Dalam hal ini, validasi data kehadiran sebagai dasar diberikannya TPP bagi setiap PNS rumit. Mulai dari jumlah kehadiran, hingga alasan ketidak hadiran. Setiap tidak hadir, TPP sudah pasti dipotong.
"Padahal, untuk kepala dinas itu biasanya ada undangan langsung dari Wali Kota. Sehingga, dari rumah langsung ke kantor Wali Kota, tidak ke kantor dulu. Tapi, tetap saja, dihitung tidak hadir. Karena tidak ada data di finger print," tuturnya.
Lelaki ini menegaskan, jika memperlambat TPP dengan adanya finger print maka sebaiknya kebijakan itu tidak diterapkan. Karena, menuai masalah juga bagi kinerja pejabat.
"Sebenarnya, tidak ada masalah dengan finger print, untuk kedisiplinan kinerja PNS. Tapi, kalau bisa bersamaan dengan itu, TPP jangan tersendat," terangnya.
Ahmad Firdaus Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel menerangkan, keterlambatan TPP tersebut tidak bisa disamaratakan untuk semua SKPD.
Menurutnya, telat pembayaran TPP tersebut disebabkan keterlambatan dari perekapan data absensi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.
"Tergantung SKPD menyampaikan data absensi. Kalau cepat, TPP bisa cepat juga pencairannya," kata Firdaus.
Untuk beberapa SKPD ada yang sudah bisa mencairkan TPP tersebut pada awal-awal bulan, tanggal 5 setiap bulannya. "Makanya kita imbau untuk merekap absensi itu setiap hari. Agar, perekapan setiap bulannya lebih mudah," jelasnya. (DRA)
TODAY TAG
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
