Connect With Us

Pansus Temukan Inkonsistensi Pernyataan Data di BI

| Jumat, 12 Februari 2010 | 18:22

Bank Indonesia (tangerangnews / Bank Indonesia)

 
TANGERANGNEWS- Pansus Bank Century menemukan adanya perbedaan pemahaman soal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan gadai (repo) aset. Selain itu, terkait besaran dana penyelamatan yang diajukan BI berbeda dengan yang diajukan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 
 
Hal ini diungkap dalam pertemuan antara Pansus dan jajaran petinggi Bank Indonesia di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, BI memaparkan kronologi dan rekonstruksi persetujuan pemberian FPJP kepada Bank Century pada 14 November 2008.
 
Dalam kesempatan tersebut semua jajaran dewan gubernur BI hadir kecuali Ardhayadi yang bertugas ke luar kota dan Siti Fadjrijah yang masih menjalani perawatan. Selain anggota dewan gubernur hadir juga sejumlah direktur dan manajemen BI.
 
Sementara itu, anggota Pansus yang hadir dipimpin Ketuanya Idrus Marham dari Partai Golkar. Di samping itu turut serta Maruarar Sirait dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Azis Syamsudin dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Rommuhurmuzy dari Fraksi Partai PPP, dan Muhammad Toha Fraksi PKB.
 
Dalam pertemuan hari ini, bank sentral memaparkan kronologi dan rekonstruksi persetujuan pemberian FPJP. Proses yang berlangsung pada 14 November 2008 ini dimulai dari munculnya memo dari Direktorat Pengelolaan Moneter kepada Direktorat Pengawasan Bank I tentang permintaan rekomendasi terkait permohonan FPJP dari Bank Century. Permintaan ini kemudian ditindaklanjuti Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) dalam memverifikasi aset untuk dijadikan jaminan bagi FPJP.
 
Dengan diwarnai semakin buruknya kondisi Bank Century karena saldo gironya negatif, proses verifikas berjalan cepat sehingga pada pukul 20.00 WIB terjadi penandatangan perjanjian pemberian FPJP antara BI dan Bank Century. Perjanjian ini kemudian dilanjutkan dengan perngesahan oleh notaris.
 
Menjawab pertanyaan pansus tentang pernyataan notaris yang ternyata memakai waktu siang hari, Direktur Perencanaan Stategis dan Hubungan Masyarakat BI Dyah Nastii Makhijani menyatakan, hal tersebut karena persoalan notaris. Dalam prosedur notaris pengesahan hanya dilakukan di jam kerja. Padahal saat itu pengesahan Notaris terjadi di malam hari. “Itu kebijakan yang diambil oleh notaris,” ungkapnya. (mi)

TEKNO
Waspada! Ada 263 Ribu Link Penjualan Online Kosmetik Ilegal Beredar di Indonesia

Waspada! Ada 263 Ribu Link Penjualan Online Kosmetik Ilegal Beredar di Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 | 18:50

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Taruna Ikrar mengungkapkan ada sebanyak 263.000 link penjualan kosmetik ilegal yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.

BISNIS
Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Jumat, 5 Juni 2026 | 23:57

Industri makanan dan minuman nasional, khususnya sektor minuman kemasan, terus menunjukkan resiliensinya sebagai salah satu tulang punggung manufaktur di Indonesia.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

PROPERTI
Hunian Berdesain Jepang di BSD Jadi Incaran Generasi Muda, Terjual 90% dalam Sebulan

Hunian Berdesain Jepang di BSD Jadi Incaran Generasi Muda, Terjual 90% dalam Sebulan

Selasa, 9 Juni 2026 | 16:06

Tren pasar properti nasional di tahun 2026 masih didominasi oleh tingginya minat masyarakat terhadap hunian tapak (landed house).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill