About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Jemaah Haji Tangerang 2026#SPMB 2026#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Kejagung Sosialisasikan Tipikor ke-Pejabat Pemkot

| Rabu, 14 Juli 2010 | 17:33

Pejabat Kota Tangerang diberi arahan agar tidak melakukan korupsi. (tangerangnews / dira)

TANGERANGNEWS-Kejaksaan Agung melakukan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bagi aparatur Pemerintah Kota Tangerang. Sosialisasi ini untuk membekali aparatur dan peringatan agar tidak melakukan praktek KKN dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik di tahun anggaran (TA) 2010.
 
Sosialisasi yang digelar di Aula Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang ini seluruh pejabat Pemkot Tangerang serta pimpinan SKPD, Rabu (14/7). Sosialisasi ini sendiri disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Mohammad Amari dan Kepala Kejaksan Negeri Tangerang Chaerul Amir.
 
Dalam sosiaslisasi tersebut, Jampidsus menjelaskan bahwa setiap aparatur pemerintah harus mempunyai komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Hal tersebut, kata dia, jelas  sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara serta menghambat pembangunan nasional.
 
“Pencegahan tipikor sendiri merupakan komitmen bersama yang harus dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, memberikan sosialsiasi ini agar pejabat daerah serta jajarannya paham benar tentang hukum tipikor sehingga nantinya bisa menghindari atau mencegah pelanggaran tersebut,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Tangerang Wahidin Halim pada kesempatan tersebut menanggapi baik sosialisasi hukum Tipikor yang diberikan Kejagung. Ia berharap sosialisasi ini mampu memberikan bekal terkait kiat-kiat menghindari jerat hukum dalam melaksanakn tugas pemerintahan.
 
“Tiap SKPD harus untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menghindari diri dari setiap upaya KKN, seperti dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah,” tandasnya.(rangga)

KOMENTAR ANDA
BISNIS
Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Jumat, 5 Juni 2026 | 23:57

Industri makanan dan minuman nasional, khususnya sektor minuman kemasan, terus menunjukkan resiliensinya sebagai salah satu tulang punggung manufaktur di Indonesia.

today tagTODAY TAG
KOTA TANGERANG
22.865 Pekerja Rentan Kota Tangerang Dapat BPJS Ketenagakerjaan 

22.865 Pekerja Rentan Kota Tangerang Dapat BPJS Ketenagakerjaan 

Rabu, 10 Juni 2026 | 21:28

Sebanyak 22.865 pekerja rentan di Kota Tangerang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis karena seluruh iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PHOTO
photo
TOKOH
Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Rabu, 3 Juni 2026 | 15:53

Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED