TANGERANG-Plt Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, bahwa selama ini Provinsi Banten kehilangan potensi setoran pajak penghasilan (PPh) senilai Rp1 triliun.  Nilai tersebut berasal dari PPh sekitar 3.000 tenaga kerja asing yang masuk ke kantung Pemerintah DKI Jakarta.

“Kalau itu bisa diambil jadi setor ke Banten, sekitar 20 persennya  bisa jadi hak Provinsi,” ucapnya dalam Musrembang Banten, Hotel Aryaduta, Lippo Karawci, Kabupaten Tangerang, Senin (20/4).

Menurut Rano, potensi yang sebetulnya bisa diserap Pemprov Banten mungkin lebih besar dari Rp1 triliun. Nilai ini baru dari ribuan tenaga kerja asing saja, belum mencakup tenaga kerja domestik.

"Total tenaga kerja asing yang ada di Banten sekitar 5.000 orang. Tapi yang menyetor pajak penghasilkan ke Banten hanya sekitar 2.000 orang," katanya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wardiasmo yang hadir dalam Musrembang tersebut juga menyatakan bahwa Provinsi Banten belum efektif menyedot pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh). Sebab lebih banyak wajib pajak yang menyetorkan uangnya ke DKI Jakarta.

“Pajaknya yang menerima Jakarta karena kantor pusatnya di Jakarta, beranikah gubernur Banten tarik semua investasi besar juga di Banten,” ucapnya.

Menurutnya, Gubernur Banten harus berani meningkatkan pendapatan daerah dari pajak penghasilan pekerja di berbagai sektor industri yang ada di provinsi ini. Wardiasmo sendiri menyadari untuk menarik investor menempatkan seluruh investasinya termasuk keberadaan kantor pusat di Banten tidak mudah.

"Setidaknya pemerintah daerah bisa menyerap lebih banyak PPh orang pribadi masuk Banten, karena selama ini mengalir ke DKI," jelasnya.