TANGERANGNews.com-Sikap tegas disampaikan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Banten atas kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis MNC TV Andri Safrin, Aray Agus wartawan Tribun Medan, karena menjadi korban kekerasan oleh petugas TNI di Sumatera Utara pada 17 Juli 2016.
“Perihal diadakannya lomba foto dan video oleh Puspen TNI, kami yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus daerah Banten, menyatakan menolak berpartisipasi dalam lomba foto & video dalam rangka HUT ke-71 TNI 2016,” ujar Aimarani, Ketua IJTI Provinsi Banten.
Menurut Aimar, korban kekerasan tersebut diinjak-injak dan dirampas peralatannya oleh anggota TNI angkatan udara di Medan . Tindakan arogansi aparat seperti ini harus dicegah dan dilawan.
“Pelaku wajib diberi tindakan hukum seberat beratnya,” tukasnya.
Atas tindakan maunya sendiri tersebut, IJTI Banten memberi pernyataan sikap, meminta adanya pegakan hukum dan menangkap serta mengadili pelaku penganiayaan terhadap jurnalis.
“Kami mendesak Mabes TNI AU pelaku dan atasannya di lapangan. Kembalikan peran TNI sebagai alat pertahanan Negara dengan menjaga tapal perbatasan bukan menjadi musuh rakyat,” tuturnya.
Dia juga berharap IJTI pusat dan dewan pers dan Komnas HAM Jakarta mengawal terus kasus kekerasan tersebut hingga pelaku dihukum berat.
Masuknya MA swasta ke dalam Program Sekolah Gratis sejatinya merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan. Madrasah Aliyah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi berilmu
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
