TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan komisi anti rasuah yang dipimpinnya sangat memperhatikan Provinsi Banten. Terlebih Provinsi Banten pernah tercatat beberapa kali Kepala Daerahnya ditangkap KPK karena kasus Korupsi.

“KPK sangat memperhatikan Banten karena dunia luar juga melihat, makanya kita datang membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur," jelas Saut Situmorang saat menghadiri rapat koordinasi pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten’ yang digelar di  Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu 18 Oktober 2017.

Selain itu, dikatakan mantan Staff Ahli Kepala BIN tersebut, KPK tidak hanya fokus melakukan  penindakan kasus-kasus korupsi, namun juga gencar melakukan pencegahan. Menurutnya, tindak pidana korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya, salah satunya yakni menciptakan upaya pencegahan, sistem dan komitmen pemerintahan itu sendiri. Pencegahan itu dilakukan agar para kepala daerah, pejabat dan ASN tidak tersangkut korupsi.

"Tadi saya jelaskan kepada semuanya, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh sepotong-potong. Kami (KPK) hadir di sini sudah beberapa tahun lalu. Hari ini kami datang lagi untuk melakukan evaluasi, kemudian bikin rencana aksi lagi. Ada mungkin memang beberapa hambatan, apakah itu baik dari perundang-undangan, lembaganya atau pun dari tata kelolanya, makanya KPK datang untuk membantu," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan Tim Satgas Korsupgah (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan) yang tidak henti-hentinya melakukan pendampingan, kepada pemerintah daerah di Banten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. maka dengan itu, saya minta KPK dampingi terus biar kita aman," kata Gubernur Wahidin.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang turut hadir bersama seluruh Kepala Daerah Di Provinsi Banten juga menjelaskan tentang salah itu inovasi Tangsel berupa Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE).

Sistem tersebut berupa aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan tanpa harus datang langsung membawa berkas ke kantor DPMPTSP, akan tetapi melalui pendaftaran online dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal ruang serta batas waktu.

”Dengan Adanya SIMPONIE bisa memotong jalur birokrasi dan tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Dengan teknologi, diharapkan bisa memudahkan masyarakat memperoleh perizinan secara online dan cepat," jelasnya.(RAZ/HRU)