Connect With Us

Samawi Akan Bentengi Jokowi dari Kampanye Hitam di Banten

Mohamad Romli | Minggu, 10 Juni 2018 | 00:38

Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) telah dikukuhkan sekaligus dideklarasikan disalah satu hotel di Kota Tangerang, Sabtu (9/6/2018). (TangerangNews.com/2018 / Mohamad Romli)

 

TANGERANGNEWS.com-Sejumlah warga yang menamakan dirinya Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) menyatakan akan menjadi kelompok yang membentengi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari berbagai isu negatif serta berita palsu (hoax) yang mendiskreditkan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Komitmen tersebut dikukuhkan dengan deklarasi yang dihelat disalah satu hotel di Kota Tangerang, Sabtu (9/6/2018).

Dengan mengenakan kostum kemeja serba putih serta kopiah hitam, ulama muda yang beberapa diantaranya pimpinan pondok pesantren di Banten itu menyatakan kejemuannya atas berbagai berita palsu (hoax) yang menyerang Jokowi. Sehingga mereka meneguhkan tekad untuk aktif melakukan counter informasi baik di media sosial dan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

"Tujuan utama Samawi adalah untuk meng-counter opini publik yang negatif serta hoax yang beredar. Misalnya, Presiden Jokowi mencintai Islam, dekat dengan ulama. Tapi fakta di lapangan kita banyak menemukan bahwa Presiden Jokowi selalu dinegatifkan dalam berbagai hal," ungkap Koordinator Wilayah (Korwil) Samawi Banten KH Immanuddin Usman.

Ditambahkannya, berkaca pada pemilihan presiden 2014, berbagai isu serta hoax yang massif ditujukan kepada Jokowi. Maka, jika hal demikian masih terjadi, kelompok ini akan menyampaikan kepada masyarakat di Banten, isi kampanye hitam itu tidak benar.

Untuk itu, lanjutnya, Samawi Banten akan dinahkodai oleh sembilan tokoh muda serta jumlah yang sama juga ada pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di Banten. Hingga Agustus 2018, mereka pun menargetkan terbentuknya 1.551 koordinator kelurahan atau desa se-Banten.

"Kami dengan 64 relawan se-Tangerang Raya dan 1.551 Koordinator kelurahan atau desa se-Banten akan turun di media sosial serta majelis taklim untuk menyampaikan sesuatu yang benar, bukan berkaitan dengan kampanye tentunya," jelasnya.

Sementara Wakil Koordinator Nasional (Wakornas) Samawi, Subandi Musbah pun menyatakan hal yang sama. Menurutnya, selama ini informasi palsu dan fitnah begitu tajam beredar di media sosial.

Dampak yang paling parah jika kondisi itu didiamkan adalah terjadinya konflik terbuka secara horizontal. Bahkan, sebut Subandi, sesama ulama pun bisa berselisih jika terjebak dalam propaganda hoax tersebut.

"Kami juga ingin mengkonsolidasikan, agar ulama muda yang ada di Banten ini bisa bersatu padu menyampaikan pesan-pesan positif dan pesan-pesan yang benar, yang berkaitan dengan Bapak Jokowi," ungkapnya.

Kegiatan itu juga dibarengi dengan buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu.(RAZ/HRU)

PROPERTI
Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Show Unit Allurea Type E Asthara Skyfront City Dibangun, Ini Keunggulannya

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:06

Calon pembeli rumah kini bisa melihat langsung hunian Allurea Type E di Asthara Skyfront City.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

KAB. TANGERANG
Swiss-Belhotel Serpong Gandeng Datik Batik, Buka Peluang UMKM Kenalkan Karya ke Publik

Swiss-Belhotel Serpong Gandeng Datik Batik, Buka Peluang UMKM Kenalkan Karya ke Publik

Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:22

Swiss-Belhotel Serpong dan Swiss-Belcourt Serpong berkolaborasi dengan Datik Batik menggelar kegiatan peringatan Hari Batik Nasional pada Kamis, 15 Oktober 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill