TANGERANGNEWS.com-Era tahun 80an, Indonesia terkenal sebagai salah satu negera pengekspor minyak bumi dan tergabung dalam keanggotaan OPEC.

Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan minyak dan gas di Indonesia semakin meningkat. Sehingga tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan total produksi yang dihasilkan tidaklah seimbang.

Akibat kebutuhan yang tinggi akan minyak itulah yang menyebabkan pemerintah terpaksa harus mengimpor minyak dari luar negeri sehingga berdampak terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Ada caranya, yakni dengan mencari sumber minyak baru. Di Indonesia ditemukan ladang baru, yakni di Banten. Kalau itu bisa segera dieksplorasi, kemungkinan Indonesia menambah cadangan minyaknya akan terwujud,” jelas Akhmad Yuslizar, Ketua Pospera Banten saat seminar migas nasional dengan tema 'Dampak Percepatan Perizinan Hulu Migas Bagi Peningkatan Investasi Migas' di Resto Saung Serpong BSD, Tangsel, Jumat, (2/11/2018).

Akhmad menyebut pengadaan sumber ladang minyak baru di Indonesia, seringkali terganjal masalah perizinan. Pemerintah harus bisa memangkas proses perizinan eksplorasi migas. Dengan harapan membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia. 

Pihaknya bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai. Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas.

“Kondisi migas kita kritis, hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perijinan yang membaik maka akan berdampak bagi temuan migas baru,” ucapnya.

Sementara itu, Mashuri, pengamat Forum Kajian Energi menambahkan, keputusan pemerintah Jokowi untuk memangkas perizinan adalah kebijakan yang luar biasa. Karena itu, kata dia marilah untuk efesiensi dan efektif dalam menggunakan migas. Masyarakat juga harus sadar dan jangan sampai gagal paham tentang kondisi migas terkini.

“Kita bukan lagi penghasil migas. Kita sudah impor dan cadangan kita hanya 3.3 miliar barel,  itu akan habis dalam 10 tahun mendatang,” pungkasnya.(RAZ/HRU)