TANGERANGNEWS.com — Pemerintah Kota Tangerang menjawab kritikan tajam fraksi-fraksi di DPRD terkait anjloknya pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. 

Dalam sidang paripurna DPRD, jawaban Wali Kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan, mengungkap berbagai faktor yang menjadi biang kerok anjloknya pendapatan daerah.

Salah satu sorotan datang dari Fraksi PKS dan PDI Perjuangan yang menilai turunnya PAD akibat lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot telah melakukan berbagai terobosan, mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui platform seperti QRIS, Gopay, OVO, hingga marketplace seperti Tokopedia dan Blibli.

“Kami juga intensifkan sosialisasi lewat media sosial, serta terus mendorong inovasi di semua lini pendapatan,” ujar Maryono dalam rapat paripurna DPRD, Kamis 31 Juli 2025.

Namun begitu, penurunan tetap terjadi di beberapa sektor strategis. Salah satunya adalah pajak hotel yang terkena imbas langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, seperti larangan menggelar rapat di hotel. 

"Dampaknya signifikan terhadap omzet hotel dan tentu saja pajak daerah yang kami terima," ujarnya.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan turunnya pendapatan transfer dari pusat. Wali Kota menjelaskan bahwa hal itu disebabkan perubahan skema pendapatan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, di mana beberapa komponen seperti PKB dan BBNKB yang sebelumnya merupakan transfer pusat, kini masuk sebagai PAD.

"Perubahan ini menyebabkan penurunan pada pos pendapatan transfer. Namun, di sisi lain menambah PAD sebesar Rp 667 miliar dari PKB dan BBNKB," sebutnya. 

Masih dijelaskan Maryono, penurunan juga terjadi pada sektor retribusi sampah. Tahun depan, Pemkot akan melakukan terobosan pengelolaan dan distribusi sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga sementara waktu target retribusi diturunkan.

Di sisi lain, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turut menurun akibat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. 

“Transaksi jual beli tanah di Kota Tangerang sedang lesu. Ini dirasakan langsung oleh para camat dan lurah,” kata Maryono.

Meski begitu, ia optimistis pada semester kedua 2025 kondisi akan membaik. “Kita doakan Agustus ini mulai menggeliat lagi. Kalau ada yang mau jual tanah, jual saja,” kelakar Maryono yang disambut tawa sejumlah anggota dewan.

Menutup jawabannya, Wali Kota mengajak seluruh fraksi DPRD untuk turut melakukan terobosan dan memaksimalkan potensi daerah, termasuk dari kawasan strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan pusat perbelanjaan yang menjadi sumber pajak parkir daerah.