TANGERANGNEWS.com - Komisi III DPRD Kota Tangerang memahami penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Pemerintah Kota Tangerang. 

Anggota Komisi III Anggiat Sitohang menyebut, hal ini terjadi bukan karena kinerja buruk perangkat daerah, melainkan akibat kondisi ekonomi makro yang lesu dan menurunnya daya beli masyarakat.

“Penurunan ini karena kondisi ekonomi yang kurang bergairah. Dampaknya, target retribusi dan pajak daerah dari dinas penghasil banyak yang tidak tercapai. Ini bukan karena internal OPD, tapi memang pengaruh ekonomi secara makro,” ujar Anggiat yang ditemui usai rapat paripurna DPRD, Kamis (31/7/2025).

Diketahui, dalam dokumen perubahan APBD 2025, pendapatan daerah Kota Tangerang diproyeksikan hanya mencapai Rp5,425 triliun, turun Rp66,6 miliar dari anggaran awal. Penurunan paling signifikan terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun Rp64,6 miliar dari Rp3,135 triliun menjadi Rp3,071 triliun.

Menurut Anggiat, kondisi ini perlu direspons dengan langkah konkret, seperti intensifikasi pendapatan daerah dan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh OPD.

“Pemkot tetap harus melakukan intensifikasi, supaya target PAD bisa tercapai. Ini akan jadi bahan evaluasi di Komisi III karena terkait langsung dengan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Anggiat juga menegaskan bahwa tekanan fiskal tersebut tidak boleh mempengaruhi pelayanan publik kepada masyarakat. “Secara global pasti berdampak ke struktur anggaran. Tapi untuk pelayanan masyarakat, tidak boleh terganggu. Maka itu, intensifikasi pendapatan sangat penting dan akan kami dorong,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pendapatan daerah Kota Tangerang pada rancangan APBD Perubahan 2025 turun Rp 66,629 miliar dari anggaran semula Rp 5,492 triliun menjadi Rp 5,425 triliun. 

Akibat penurunan tersebut, total belanja daerah Kota Tangerang disesuaikan menjadi menjadi Rp5,874 triliun, turun Rp18,738 miliar dari pagu sebelumnya Rp 5,892 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp448,6 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan dari SiLPA tahun 2024.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkot tetap memprioritaskan belanja di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan yang justru naik Rp 3,672 milliar menjadi Rp1,439 triliun dari Pagu awal Rp1,435 triliun. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Rp 836 miliar menjadi Rp 936 miliar serta peningkatan belanja modal menjadi Rp1,203 triliun dari sebelumnya Rp 1,098 triliun. (adv)