TANGERANGNEWS.com-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi akan melakukan pendataan anggotanya, yakni perusahaan pers yang belum terdaftar di Dewan Pers.
"SMSI Banten akan membuat list anggotanya dan diajukan ke Dewan Pers. Sehingga diharapkan antara Dewan Pers dan SMSI bisa bersinergi, dalam hal pendataan media siber. Khususnya yang ada di Banten," kata
Ketua SMSI Banten Junaidi, saat sosialisasi KLW/UKW dan kelengkapan dokumen perusahaan media ke Dewan Pers di RM Bukit Pelayangan (Bupe), Serpong, Kota Tangsel, Kamis (22/8/2019).
SMSI juga menekankan agar media online memperhatikan pemberitaan berimbang karena media sebagai kontrol sosial yang mendorong perubahan sistem.
"Kalau ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah, wajib diberitakan, tapi harus berimbang disertai data. Sertakan unsur cover both side, sebagai pemberitaan yang berimbang," katanya.
Baca Juga :
Untuk itu, pemilik media perlu memberikan penekanan kepada Pimpinan Redaksi (Pimred) terkait keberimbangan pemberitaan.
"Ini penting ya kawan-kawan. Jangan memberitakan kasus institusi atau pribadi yang diduga tersandung korupsi atau apapun, tetapi tidak mewawancarai bukan orang yang bersangkutan," ungkapnya.
Lanjut Junaidi, media yang profesional adalah yang memakai kode etik jurnalistik sebagai acuan. "Tugas kita adalah memberitakan kabar yang layak untuk publik dan kepentingannya untuk kemaslahatan masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu kata Junaidi, anggota yang tergabung di SMSI harus terus menjalin kebersamaan, karena organisasi ini mempunyai itikad membangun kekuatan media yang profesional tetapi menekankan juga soal kekeluargaan yang tinggi.
"Kita harus kompak, kita terus perbaiki manajemen secara profesional. Misalkan pembenahan dan penambahan reporter di setiap wilayah. Pendapatan dari iklan tidak datang sendiri, karena harus dicover dengan reporter-reporter di wilayah," pungkasnya.(RAZ/HRU)
Kebiasaan menggunakan perangkat digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari mengecek ponsel setelah bangun tidur, bekerja di depan komputer, hingga menghabiskan waktu dengan media sosial atau menonton tayangan melalui layar.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltek Imipas), Kota Tangerang Jumat 28 Agustus 2026.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
