TANGERANGNEWS.com-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi akan melakukan pendataan anggotanya, yakni perusahaan pers yang belum terdaftar di Dewan Pers.
"SMSI Banten akan membuat list anggotanya dan diajukan ke Dewan Pers. Sehingga diharapkan antara Dewan Pers dan SMSI bisa bersinergi, dalam hal pendataan media siber. Khususnya yang ada di Banten," kata
Ketua SMSI Banten Junaidi, saat sosialisasi KLW/UKW dan kelengkapan dokumen perusahaan media ke Dewan Pers di RM Bukit Pelayangan (Bupe), Serpong, Kota Tangsel, Kamis (22/8/2019).
SMSI juga menekankan agar media online memperhatikan pemberitaan berimbang karena media sebagai kontrol sosial yang mendorong perubahan sistem.
"Kalau ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah, wajib diberitakan, tapi harus berimbang disertai data. Sertakan unsur cover both side, sebagai pemberitaan yang berimbang," katanya.
Baca Juga :
Untuk itu, pemilik media perlu memberikan penekanan kepada Pimpinan Redaksi (Pimred) terkait keberimbangan pemberitaan.
"Ini penting ya kawan-kawan. Jangan memberitakan kasus institusi atau pribadi yang diduga tersandung korupsi atau apapun, tetapi tidak mewawancarai bukan orang yang bersangkutan," ungkapnya.
Lanjut Junaidi, media yang profesional adalah yang memakai kode etik jurnalistik sebagai acuan. "Tugas kita adalah memberitakan kabar yang layak untuk publik dan kepentingannya untuk kemaslahatan masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu kata Junaidi, anggota yang tergabung di SMSI harus terus menjalin kebersamaan, karena organisasi ini mempunyai itikad membangun kekuatan media yang profesional tetapi menekankan juga soal kekeluargaan yang tinggi.
"Kita harus kompak, kita terus perbaiki manajemen secara profesional. Misalkan pembenahan dan penambahan reporter di setiap wilayah. Pendapatan dari iklan tidak datang sendiri, karena harus dicover dengan reporter-reporter di wilayah," pungkasnya.(RAZ/HRU)
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
TODAY TAG
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
Sebagai pintu gerbang utama negara dengan mobilitas penumpang yang sangat padat, Bandara Soetta siap memanjakan para pecinta sepak bola dengan menyediakan lokasi nobar yang strategis di Smmile Center Terminal 3.
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
