Connect With Us

Pengurus Babad Banten Nusantara Siap Menyatukan Potensi Duriyat Sultan Banten

Maya Sahurina | Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:11

Para Pengurus Babad Banten Nusantara Periode 2019-2024. (TangerangNews/2019 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Pengurus Babad Banten Nusantara Periode 2019-2024 resmi disahkan para pendiri. Penandatanganan struktur kepengurusan tersebut dilaksanakan di Keraton Tirtayasa yang berlokasi di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. 

Kepengurusan itu terdiri dari Dewan Guru Besar yang diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prof. K.H. Maruf Amin,  Gubernur Wahidin Halim, Buya Muhtadi dan Prof. Mulyadi Kertanegara. 

Untuk para pembina diantaranya, K.H. Tobari Sadzali, K.H. Tubagus Hamdi Maani dan K.H. Syauqi Maruf Amin.

Sementara, untuk Ketua Umum Tubagus Moggi Nurfadhil Arya Tirtayasa yang didampingi dua orang wakil yaitu K.H. Imaduddin Utsman dan budayawan Tangerang, Drs. Ali Taba.

Sedangkan sekretaris Jenderal dijabat tokoh pemuda Tangerang Lutfi Abdul Gani yang didampingi wakil Anwar Ardadili.

Ketua Umum BBN Tubagus Moggi Nurfadhil Arya Tirtayasa mengatakan akan segera menyatukan potensi duriyat (keturunan) dan sahabat Kesultanan Banten untuk kepentingan masyarakat Banten terutama dalam menjaga khazanah budaya dan warisan para Sultan Banten. Ia juga menyatakan tidak akan terlibat dalam konflik dan klaim soal siapakah sultan yang sah. 

"Kita akan langsung bergerak untuk bekerja menyatukan potensi duriyat dalam menjaga adat istiadat, budaya dan warisan kesultanan Banten. Kita tidak akan dukung mendukung sultan. Dalam pandangan BBN, duriyat yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi yang jadi ukuran adalah potensi dan prestasinya. Kita BBN akan fokus ke situ, mengkader para pemimpin Banten yang berpotensi dan berprestasi demi menjaga Banten dan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan dohir dan batin", ungkapnya, Rabu (9/10/2019).

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua BBN, K.H. Imaduddin Utsman. Menurutnya sudah banyak energi duriyat yang terbuang percuma untuk hal-hal yang kurang signifikan. Kini saatnya duriyat menginventarisir langkah apa yang tepat untuk menjaga warisan budaya kesultanan yang belum bisa tergarap dan masih terbengkalai. 

"Kita sudah lama lalai dengan warisan sejarah dan budaya, sehingga masyarakat Banten mulai melupakan jati diri kebantenannya. Akhirnya pembangunan berjalan tanpa ada ikut campur tangan masyarakat. Masyarakat Banten masih banyak yang tabu berdekatan dengan pemerintah. Disangkanya zaman ini masih zaman penjajah. Kita BBN akan mengajak seluruh potensi masyarakat Banten agar mau bersama membangun Banten terutama yang menjadi fokus kita agar  pembangunan itu tidak melupakan adat istiadat dan budaya masyarakat Banten," jelas pengasuh pesantren NU di Kresek ini. 

"Kita patut berbangga pemerintah kita nampaknya juga sedang mengarah kesitu. Maka perlu kita mengawal untuk kesuksesan program itu", Pungkasnya.(RMI/HRU)

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PROPERTI
Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:18

Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill