Connect With Us

Survei KPN Klaim Warga Puas Kinerja Pemprov Banten Tangani COVID-19

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 28 November 2021 | 14:32

Ilustrasi COVID-19. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Tingkat kepuasan publik terhadap terhadap langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinilai tinggi. Hal itu berdasarkan hasil survei Kajian Politik Nasional (KPN) yang digelar pada 22-25 November 2021.

"Ditandai dengan jumlah angka persentase 63,1% responden menyatakan puas dan 11,6% menyatakan sangat puas. Sementara, 17,0% menyatakan tidak puas dengan pelayanan Kesehatan. Hal ini menunjukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik," ujar Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul, seperti dilansir dari Medcom, Sabtu, 27 November 2021.

Langkah penanganan dan penanggulangan COVID-19 tersebut didasari keluarnya Pergub No 38/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 

"Hal yang membuat masyarakat menanggapi positif kinerja Pemprov Banten adalah langkah cepat Wahidin Halim dalam menangani pandemi covid-19. Sejauh ini, masyarakat mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen," jelas Adib.

Selain itu, Adib menjelaskan adanya sanksi dalam Pergub dan Perda ini dianggap publik sebagai komitmen Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat.

Adapun sanksi yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu berupa denda paling sedikit sebesar Rp300 ribu dan paling banyak Rp3 juta. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari.

Adib menambahkan, untuk layanan kesehatan sendiri hanya mendapatkan presentase 6.8% sebagai kategori program Pemprov Banten paling mendesak untuk diselesaikan.

"Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program Pemprov Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Di mana ada 17.9% responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan," ucap dia.

Dengan tingginya angka tingkat kepuasan tersebut, menurut Adib hal itu menjadi modal yang sangat baik bagi Wahidin Halim untuk kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024.

NASIONAL
BMKG Bantah Narasi OMC Jadi Bom Waktu Picu Cuaca Tak Stabil

BMKG Bantah Narasi OMC Jadi Bom Waktu Picu Cuaca Tak Stabil

Jumat, 30 Januari 2026 | 09:15

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.

PROPERTI
Stasiun Jatake Bakal Makin Dongkrak Nilai Properti di BSD City

Stasiun Jatake Bakal Makin Dongkrak Nilai Properti di BSD City

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:09

Sinar Mas Land (SML) kembali memperkuat posisinya sebagai pengembang kota mandiri dengan meresmikan Stasiun Kereta Api Jatake di BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa 28 Januari 2026, kemarin.

AYO! TANGERANG CERDAS
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36

Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill