Connect With Us

Survei KPN Klaim Warga Puas Kinerja Pemprov Banten Tangani COVID-19

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 28 November 2021 | 14:32

Ilustrasi COVID-19. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Tingkat kepuasan publik terhadap terhadap langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinilai tinggi. Hal itu berdasarkan hasil survei Kajian Politik Nasional (KPN) yang digelar pada 22-25 November 2021.

"Ditandai dengan jumlah angka persentase 63,1% responden menyatakan puas dan 11,6% menyatakan sangat puas. Sementara, 17,0% menyatakan tidak puas dengan pelayanan Kesehatan. Hal ini menunjukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik," ujar Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul, seperti dilansir dari Medcom, Sabtu, 27 November 2021.

Langkah penanganan dan penanggulangan COVID-19 tersebut didasari keluarnya Pergub No 38/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 

"Hal yang membuat masyarakat menanggapi positif kinerja Pemprov Banten adalah langkah cepat Wahidin Halim dalam menangani pandemi covid-19. Sejauh ini, masyarakat mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen," jelas Adib.

Selain itu, Adib menjelaskan adanya sanksi dalam Pergub dan Perda ini dianggap publik sebagai komitmen Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat.

Adapun sanksi yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu berupa denda paling sedikit sebesar Rp300 ribu dan paling banyak Rp3 juta. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari.

Adib menambahkan, untuk layanan kesehatan sendiri hanya mendapatkan presentase 6.8% sebagai kategori program Pemprov Banten paling mendesak untuk diselesaikan.

"Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program Pemprov Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Di mana ada 17.9% responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan," ucap dia.

Dengan tingginya angka tingkat kepuasan tersebut, menurut Adib hal itu menjadi modal yang sangat baik bagi Wahidin Halim untuk kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

TEKNO
Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:16

Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu

TANGSEL
Korban Ledakan Pasar Cimanggis Luka Bakar 82 Persen, Pemkot Tangsel Tanggung Biaya Pengobatan

Korban Ledakan Pasar Cimanggis Luka Bakar 82 Persen, Pemkot Tangsel Tanggung Biaya Pengobatan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 22:54

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan mengawal penanganan medis dan pembiayaan perawatan korban ledakan ruko di kawasan Pasar Cimanggis yang terjadi pada Rabu 14 Oktober 2026, malam.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill