Connect With Us

Survei KPN Klaim Warga Puas Kinerja Pemprov Banten Tangani COVID-19

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 28 November 2021 | 14:32

Ilustrasi COVID-19. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Tingkat kepuasan publik terhadap terhadap langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinilai tinggi. Hal itu berdasarkan hasil survei Kajian Politik Nasional (KPN) yang digelar pada 22-25 November 2021.

"Ditandai dengan jumlah angka persentase 63,1% responden menyatakan puas dan 11,6% menyatakan sangat puas. Sementara, 17,0% menyatakan tidak puas dengan pelayanan Kesehatan. Hal ini menunjukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik," ujar Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul, seperti dilansir dari Medcom, Sabtu, 27 November 2021.

Langkah penanganan dan penanggulangan COVID-19 tersebut didasari keluarnya Pergub No 38/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 

"Hal yang membuat masyarakat menanggapi positif kinerja Pemprov Banten adalah langkah cepat Wahidin Halim dalam menangani pandemi covid-19. Sejauh ini, masyarakat mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen," jelas Adib.

Selain itu, Adib menjelaskan adanya sanksi dalam Pergub dan Perda ini dianggap publik sebagai komitmen Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat.

Adapun sanksi yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu berupa denda paling sedikit sebesar Rp300 ribu dan paling banyak Rp3 juta. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari.

Adib menambahkan, untuk layanan kesehatan sendiri hanya mendapatkan presentase 6.8% sebagai kategori program Pemprov Banten paling mendesak untuk diselesaikan.

"Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program Pemprov Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Di mana ada 17.9% responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan," ucap dia.

Dengan tingginya angka tingkat kepuasan tersebut, menurut Adib hal itu menjadi modal yang sangat baik bagi Wahidin Halim untuk kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024.

OPINI
Meritokrasi Tanpa Jiwa

Meritokrasi Tanpa Jiwa

Senin, 17 Agustus 2026 | 19:33

Peringatan kemerdekaan republik ini sejatinya memanggil kembali janji emansipasi yang paling mendasar, yakni pembebasan nalar manusia dari segala bentuk perhambaan feodal.

BANTEN
HUT ke-81 RI, 120 Warga Binaan di Banten Hirup Udara Bebas

HUT ke-81 RI, 120 Warga Binaan di Banten Hirup Udara Bebas

Senin, 17 Agustus 2026 | 19:56

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia membawa kebahagiaan bagi 120 warga binaan di Provinsi Banten.

NASIONAL
Purbaya Naikan Anggaran TKD 2027 Jadi Rp735 Triliun, Fokus ke Daerah dengan PAD Rendah 

Purbaya Naikan Anggaran TKD 2027 Jadi Rp735 Triliun, Fokus ke Daerah dengan PAD Rendah 

Senin, 17 Agustus 2026 | 20:53

Pemerintah merancang anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook TKD 2026 yang tercatat Rp696,9 triliun.

KAB. TANGERANG
569 Napi Rutan Kelas I Jambe Dapat Remisi HUT ke-81 RI

569 Napi Rutan Kelas I Jambe Dapat Remisi HUT ke-81 RI

Senin, 17 Agustus 2026 | 18:43

Sebanyak 569 warga binaan yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tangerang, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill