Connect With Us

Survei KPN Klaim Warga Puas Kinerja Pemprov Banten Tangani COVID-19

Rangga Agung Zuliansyah | Minggu, 28 November 2021 | 14:32

Ilustrasi COVID-19. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Tingkat kepuasan publik terhadap terhadap langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinilai tinggi. Hal itu berdasarkan hasil survei Kajian Politik Nasional (KPN) yang digelar pada 22-25 November 2021.

"Ditandai dengan jumlah angka persentase 63,1% responden menyatakan puas dan 11,6% menyatakan sangat puas. Sementara, 17,0% menyatakan tidak puas dengan pelayanan Kesehatan. Hal ini menunjukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik," ujar Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul, seperti dilansir dari Medcom, Sabtu, 27 November 2021.

Langkah penanganan dan penanggulangan COVID-19 tersebut didasari keluarnya Pergub No 38/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 

"Hal yang membuat masyarakat menanggapi positif kinerja Pemprov Banten adalah langkah cepat Wahidin Halim dalam menangani pandemi covid-19. Sejauh ini, masyarakat mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen," jelas Adib.

Selain itu, Adib menjelaskan adanya sanksi dalam Pergub dan Perda ini dianggap publik sebagai komitmen Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat.

Adapun sanksi yang melanggar protokol kesehatan (prokes) itu berupa denda paling sedikit sebesar Rp300 ribu dan paling banyak Rp3 juta. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari.

Adib menambahkan, untuk layanan kesehatan sendiri hanya mendapatkan presentase 6.8% sebagai kategori program Pemprov Banten paling mendesak untuk diselesaikan.

"Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program Pemprov Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Di mana ada 17.9% responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan," ucap dia.

Dengan tingginya angka tingkat kepuasan tersebut, menurut Adib hal itu menjadi modal yang sangat baik bagi Wahidin Halim untuk kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024.

TANGSEL
Dituntut 12 Tahun, Eks Kadis LH Tangsel Cuma Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Sampah

Dituntut 12 Tahun, Eks Kadis LH Tangsel Cuma Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Sampah

Kamis, 12 Februari 2026 | 22:14

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang akhirnya menjatuhkan vonis terhadap komplotan pelaku korupsi proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun anggaran 2024-2025.

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

BANTEN
Ekonomi Banten Sepanjang 2025 Menguat, Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama

Ekonomi Banten Sepanjang 2025 Menguat, Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama

Kamis, 12 Februari 2026 | 22:03

Kinerja ekonomi Provinsi Banten sepanjang 2025 menunjukkan penguatan yang signifikan. Kekuatan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap terjaga.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill