TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) menyebut pasokan kelistrikan di Banten bakal andal selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
Untuk itu, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto secara langsung melakukan kunjungan ke Posko Siaga PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten pada Selasa, 26 Desember 2023.
Dalam kesempatan itu, Adi melakukan kunjungan kepada posko siaga PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikokol hingga PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Banten.
Saat di UP2D Banten, Adi Priyanto memantau langsung sistem kelistrikan Banten melalui dashboard Distribution Control Center (DCC).
Adi mengatakan, hal ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik andal sehingga perayaan Nataru tahun ini berjalan lancar.
Dia mengimbau agar para petugas PLN UID Banten selalu memantau sistem kelistrikan secara rutin dari waktu ke waktu.
Kendati begitu, petugas PLN diminta untuk tetap mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku.
"Kesiapan personil hingga peralatan pendukung guna pengamanan pasokan kelistrikan harus menjadi prioritas," katanya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Banten Abdul Mukhlis menjelaskan, saat ini di Banten terdapat 60 posko siaga tersebar di beberapa lokasi tempat ibadah hingga pusat keramaian, 1.368 orang personil, hingga peralatan pendukung serta material cadang yang siap digunakan.
Bahkan, dia menyatakan keseluruhan daya mampu memasok UID Banten sebesar 6.469 MW (Megawatt) sementara beban puncak sebesar 4.163 MW.
"Sehingga kapasitas cadangan daya sistem sebesar 2.306 MW atau setara 35.64 persen," kata Mukhlis.
Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.
TODAY TAG
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
