TANGERANGNEWS.com-Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diserahkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta, untuk segera merealisasikan belanja program dan kegiatan tahun 2025. 

A Damenta mengatakan dalam DPA tersebut beberapa SKPD mendapatkan anggaran besar karena menyangkut layanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, APIP, dan PSDM aparatur.

“Yang berkaitan dengan enam layanan dasar itu pasti besar, karena itu mandatory spending,” jelasnya usai Penyerahan DPA SKPD dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin 13 Janauri 2025.

Ia juga menekankan mandatory spending yang direalisasikan harus sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Setelah DPA diserahkan, A Damenta memint agar SKPD bergerak cepat untuk berbenah administrasi agar tidak terlambat dan memenuhi realisasi target kinerja 2025.

"Kalau tidak cepat-cepat, nanti ya tidak tercapai semua,” ucapnya.

A Damenta juga berpesan beberapa hal terkait pencapaian realisasi target kinerja APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Pertama, mengawal pelaksanaan anggaran kegiatan sehingga proses pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian Provinsi Banten, perekonomian masyarakat bergerak lebih cepat.

“Kedua, belanja daerah harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat,” ucapnya.

Ketiga, melaksanakan koordinasi baik internal perangkat daerah maupun antar perangkat daerah dengan unsur teknis yang terkait, serta dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, sehingga terjalin keserasian dan harmoni kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Keempat, khusus kepada para Asisten Daerah diminta untuk lebih mengintensifkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai rumpun perangkat daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

"Demikian pula para Staf Ahli Gubernur diharapkan untuk memberi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” ungkap A Damenta.

Kelima, tingkatkan kompetensi segenap aparatur utamanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp11,841 triliun. Adapun penggunaannya terdiri dari 152 program, 330 kegiatan, dan 1.253 sub-kegiatan.

"Untuk mandatory spending pendidikan sebesar 33,51%, kesehatan sebesar 12,51%, infrastruktur sebesar 40,35%, belanja pegawai sebesar 19,80%, APIP sebesar 0,14%, serta PSDM aparatur sebesar 0,33%," bebernya.